Blokir Rekening, Insentif PBB, dan Stiker Pajak: Pemerintah Gencarkan Tekanan dan Dukungan pada Wajib Pajak

Blog Berita daikin-diid – 12 Mei 2026 | Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) melaksanakan operasi pemblokiran simultan terhadap 2.100 rekening bank pada 28–29 April 2026. Tindakan ini menargetkan wajib pajak yang masih menunggak meskipun telah menerima Surat Teguran, Surat Paksa, dan berbagai upaya persuasif. Pemblokiran dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) melalui surat permintaan resmi kepada 16 bank besar yang berpusat di Jakarta dan Tangerang.

Operasi ini berlandaskan Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah pada tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak. Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Nurman Efendi, menegaskan bahwa blokir rekening hanya diterapkan pada wajib pajak yang telah melewati batas waktu pelunasan dalam Surat Paksa, sehingga langkah tersebut bersifat terukur, selektif, dan proporsional.

Baca juga:

Sekuel ‘The Devil Wears Prada 2’ Guncang Box Office, Mode, dan Teknologi di Indonesia

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) tahun 2026. Program pengurangan pokok PBB‑P2 bertujuan meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Pengurangan diberikan secara otomatis kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

• Wajib pajak pribadi dengan penghasilan tidak melebihi Rp150 juta per tahun.
• Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki bangunan dengan nilai jual di bawah Rp500 juta.
• Pemilik rumah tinggal yang belum pernah menunggak PBB selama tiga tahun terakhir.

Kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi pembayaran tepat waktu dan mengurangi beban fiskal pada kelompok ekonomi lemah, sambil tetap menjaga penerimaan daerah.

Baca juga:

Tragedi Meninggalnya Balita 4 Tahun di Kolam Renang Hotel Swiss-Bell Lampung Pecah Telur, Polisi Lakukan Penyidikan Intensif

Di tingkat nasional, wacana Tax Amnesty kembali mencuat setelah dua gelombang sebelumnya pada 2016‑2017 dan 2022. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa otoritas fiskal akan meninjau kembali peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) jilid II, khususnya mereka yang diduga belum melaporkan seluruh aset. Pemerintah menolak mengeluarkan RUU Tax Amnesty dalam Prolegnas 2025 karena kekhawatiran efek moral yang dapat menurunkan kepatuhan sukarela. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa harta yang telah dilaporkan dalam PPS tidak akan dipertanyakan kembali, sekaligus menegaskan bahwa kepatuhan akan tetap diukur dari pembayaran pajak reguler.

Di Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperkenalkan layanan daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang memungkinkan wajib pajak PBB mengecek tagihan secara real time. Warga cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada portal jss.jogjakota.go.id, kemudian sistem menampilkan nilai tagihan yang belum dibayar. Layanan ini dipandang sebagai langkah modernisasi administrasi pajak daerah, terutama mengingat jumlah wajib pajak PBB di kota tersebut mencapai 95.782 orang dengan target penerimaan Rp86 miliar pada tahun pajak 2021.

Baca juga:

Inspeksi Pabrik Siomay, Kebakaran Gudang Selotip, dan Ancaman PHK: Guncangan Industri Indonesia di 2026

Berbeda dengan pendekatan persuasif, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap restoran yang menunggak pajak. Sejumlah restoran di wilayah Kelapa Dua dipasangi stiker “Objek Pajak Tertunggak” sebagai bentuk efek jera. Meskipun stiker tidak berarti penyegelan usaha, tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan konsekuensi administratif dan finansial yang dapat memengaruhi reputasi bisnis.

Berbagai upaya di atas mencerminkan pola kebijakan fiskal yang beragam: dari penegakan hukum melalui pemblokiran rekening, insentif fiskal berupa pengurangan PBB, hingga penggunaan teknologi untuk mempermudah akses informasi pajak. Pemerintah tampaknya menyeimbangkan antara tekanan untuk menagih tunggakan dan upaya memudahkan kepatuhan, dengan harapan penerimaan pajak dapat mendukung program‑program pembangunan nasional tanpa mengorbankan keadilan bagi wajib pajak yang patuh.