Pemadaman Listrik Bergilir di Kalimantan: Tantangan, Dampak Ekonomi, dan Upaya Pemulihan hingga September 2026

Blog Berita daikin-diid – 09 Juli 2026 | Pemadaman listrik bergilir yang terus melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Kabupaten Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Banjarbaru, menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Menurut pernyataan Agung Darmawan, manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Pangkalan Bun, gangguan pasokan listrik ini bersumber dari keterbatasan pembangkit pada sistem interkoneksi Kalimantan, khususnya pembangkit PLTGU yang belum mampu memenuhi beban puncak. PLN menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal pada akhir September 2026 setelah proses pemulihan pembangkit selesai.

Dalam upaya menjelaskan penyebab dan dinamika pemadaman, Agung menegaskan bahwa jadwal pemadaman bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada kondisi pembangkit. Jika kapasitas pembangkit membaik, jadwal yang telah ditetapkan dapat dibatalkan. Ia juga meluruskan bahwa penentuan wilayah yang dipadamkan tidak dilakukan oleh ULP Pangkalan Bun, melainkan oleh pusat pengaturan beban di Banjarbaru yang mengelola sistem interkoneksi Kalimantan.

Baca juga:

Ribuan Warga Gelar Pawai Obor Meriah Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Seluruh Nusantara

Sementara itu, koalisi organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Janang Firman, menilai bahwa melimpahnya sumber daya batu bara di Kalimantan tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan empat provinsi Kalimantan menyumbang sekitar 82 persen produksi batu bara nasional pada 2024, namun tetap mengalami pemadaman sejak akhir Juni 2026. Koalisi menuntut audit independen atas seluruh rantai energi – dari pembangkit, transmisi, hingga distribusi – serta transparansi penuh kepada publik.

Di tingkat lokal, dampak pemadaman bergilir terasa keras pada sektor ekonomi. Di Palangka Raya, jadwal pemadaman malam antara pukul 18.00 hingga 23.00 WIB menambah beban operasional UMKM, terutama toko ritel modern dan usaha mikro. Seorang pedagang minuman dingin di Banjarbaru, Lilis, mengeluhkan kehilangan omzet akibat harus menutup gerai selama empat jam tiap hari. Pelaku UMKM lain, Pasha, menyatakan bahwa mesin pendingin dan freezer yang sering mati berisiko merusak kualitas produk beku, memaksa mereka mengadopsi solusi sementara seperti menutup kulkas dengan kardus tebal.

Berikut beberapa dampak utama yang telah teridentifikasi:

Baca juga:

Florentino Pérez Siapkan Kembali Era Kejayaan, Namun Hadapi Lawan Pertama Sejak 2006

• Penurunan omzet UMKM: Penutupan sementara toko dan restoran mengakibatkan penurunan pendapatan harian hingga 30 persen di beberapa daerah.
• Kerusakan peralatan elektronik: Fluktuasi tegangan listrik meningkatkan risiko kerusakan pada mesin pendingin, peralatan dapur, dan peralatan produksi kecil.
• Gangguan layanan publik: Sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya mengalami keterbatasan operasional, terutama pada jam-jam beban puncak.
• Ketidakpastian investasi energi: Keterbatasan pasokan listrik menghambat rencana pengembangan industri berbasis energi terbarukan dan memperlambat transformasi energi di wilayah tersebut.

Penanggulangan pemadaman memerlukan sinergi antara pemerintah, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya. Agung menekankan bahwa proses pemulihan pembangkit sudah menunjukkan perkembangan positif, dengan penurunan durasi pemadaman dan berkurangnya jumlah pelanggan yang terdampak dibandingkan pekan sebelumnya. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis di tingkat pusat pengaturan beban Banjarbaru untuk mengoptimalkan distribusi daya.

Sementara itu, WALHI dan koalisi lainnya menyerukan reformasi tata kelola energi nasional. Janang Firman menekankan bahwa audit independen harus dibuka kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Martinus Sihombing, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, menambahkan bahwa ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan skema co‑firing biomassa tidak dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kedaulatan energi daerah.

Dalam rangka menanggapi tekanan publik, DPRD Kota Palangka Raya mengadakan rapat khusus untuk meninjau jadwal pemadaman. Meskipun tidak dapat mengubah keputusan teknis PLN, lembaga legislatif berupaya meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait demi meminimalkan dampak ekonomi. Sementara itu, PLN tetap berkomitmen memberikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami gangguan melebihi batas yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga:

John Ternus Resmi Gantikan Tim Cook sebagai CEO Apple, Era Baru Inovasi Teknikal Dimulai

Ke depannya, harapan utama tetap pada percepatan pemulihan pembangkit dan peningkatan kapasitas interkoneksi Kalimantan. Jika target akhir September 2026 tercapai, diharapkan tidak hanya pasokan listrik kembali stabil, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan energi terbarukan serta meningkatkan kedaulatan energi daerah yang kaya batu bara. Semua pihak diimbau untuk bersama‑sama mengatasi tantangan ini demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan.