Petisi Tolak Revitalisasi Gedung Sate Mengguncang Bandung: Dedi Mulyadi dan Wali Kota Farhan Beri Jawaban Tegas

Blog Berita daikin-diid – 22 April 2026 | Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah muncul petisi daring yang menolak penutupan Jalan Diponegoro dalam proyek revitalisasi Gedung Sate senilai Rp15 miliar. Petisi yang digulirkan melalui Change.org menyoroti kekhawatiran warga akan dampak lalu lintas, nilai sejarah, serta potensi pemborosan anggaran bila proyek harus dibongkar kembali. Sejumlah tokoh politik dan aktivis kini melontarkan respons, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menegaskan tidak ada penutupan jalan, hingga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meminta kajian mendalam dari ahli dan budayawan.

Proyek revitalisasi bertujuan mengintegrasikan kawasan ikonik Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu, sekaligus menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan estetis. Rencana tersebut meliputi penataan ulang Plaza depan Gedung Sata, penambahan pedestrian, serta pengalihan arus lalu lintas Jalan Diponegoro menjadi pola melingkar. Namun, penutupan sementara sepanjang sekitar 130 meter menimbulkan protes kuat dari warga, terutama aktivis geo‑urban Ricky N. Sas yang menginisiasi petisi.

Baca juga:

Cuaca Sejuk dan Hujan Ringan Melanda Bandung, Bali, dan DIY Hari Ini: Persiapan Wajib untuk Warga

Ricky menekankan bahwa Jalan Diponegoro telah melayani mobilitas warga selama lebih dari seratus tahun, sekaligus menjadi akses utama ke area bisnis, wisata, dan pasar kaget mingguan. Menurutnya, penutupan jalan akan memicu kemacetan baru, mengalihkan kendaraan ke jalan‑jalan kecil seperti Surapati, dan menurunkan kenyamanan warga. Ia juga menyebutkan bahwa jika proyek sudah dibangun dan kemudian harus dibongkar, maka dana publik akan terbuang sia-sia. Sebagai langkah selanjutnya, Ricky menghubungi lembaga bantuan hukum untuk menyiapkan class action atau gugatan perwakilan kelompok.

Di sisi pemerintahan, Gubernur Dedi Mulyadi (yang akrab dipanggil KDM) menegaskan bahwa tidak ada penutupan permanen Jalan Diponegoro. “Yang ada hanyalah pengalihan arus lalu lintas menjadi melingkar setelah kawasan selesai dibangun,” ujarnya dalam kunjungan ke Kabupaten Bandung pada 20 April 2026. Menurutnya, perubahan pola jalan dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan, bukan untuk memutus akses warga. Dedi menambahkan bahwa pengalihan tersebut tidak akan dilaksanakan sampai pembangunan selesai dan zona sudah siap pakai.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan respons yang lebih bersifat teknis. Ia menyatakan bahwa penataan kawasan tidak melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota, namun tetap mengusulkan kajian khusus oleh ahli warisan budaya dan budayawan. “Kami sudah menerima informasi tentang revitalisasi, namun belum memperoleh konsep detail integrasi akses Gedung Sate dan Gasibu,” kata Farhan dalam pertemuan di Pendopo Bandung. Farhan menekankan pentingnya penjelasan menyeluruh kepada pemerintah provinsi serta masyarakat luas, terutama mengenai dampak lalu lintas dan manfaat yang dijanjikan.

Berbagai pihak juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses perencanaan. Media lokal melaporkan bahwa Dinas terkait di Pemkot Bandung telah melakukan kajian, namun data yang tersedia masih terbatas. Aktivis menuntut agar pemerintah menyampaikan diagram alur lalu lintas, studi dampak lingkungan, serta penilaian nilai sejarah Gedung Sate secara terbuka.

Berikut rangkuman poin utama yang menjadi fokus perdebatan:

• Penutupan atau pengalihan Jalan Diponegoro: petisi menolak penutupan total, sementara pemerintah menjanjikan pengalihan melingkar.
• Aspek warisan budaya: Gedung Sate merupakan cagar budaya yang memerlukan masukan ahli dan budayawan.
• Dampak lalu lintas: potensi kemacetan baru dan kebingungan pengguna jalan bila tidak ada penjelasan rinci.
• Penggunaan anggaran: risiko pemborosan jika proyek harus dibongkar kembali.
• Transparansi perencanaan: kebutuhan akan data teknis, diagram, dan studi dampak yang dapat diakses publik.

Sejumlah analis kota, termasuk pengamat dari Institut Teknologi Bandung, berpendapat bahwa revitalisasi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas ruang publik, asalkan prosesnya melibatkan partisipasi warga secara aktif. Mereka menyarankan agar pemerintah membentuk forum konsultasi yang melibatkan perwakilan warga, akademisi, dan praktisi perencanaan kota.

Menjelang akhir pekan, petisi di Change.org telah mengumpulkan lebih dari 12.000 tanda tangan, menandakan tingkat kepedulian warga yang tinggi. Sementara itu, pihak pemprov dan pemkot dijadwalkan mengadakan pertemuan publik pada awal Mei 2026 untuk menyampaikan rencana detail dan menjawab pertanyaan warga.

Kesimpulannya, proyek revitalisasi Gedung Sate tetap menjadi isu sensitif yang memadukan kepentingan historis, fungsional, dan politik. Keberhasilan atau kegagalan proyek ini akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan modernisasi dengan pelestarian nilai budaya serta menjamin keterbukaan informasi kepada publik.