Kebangkrutan Besar: Dari FTX Global hingga Restoran de’Clan, Jejak Finansial yang Mengguncang Pasar

Blog Berita daikin-diid – 19 Juli 2026 | Jakarta, 18 Juli 2026 – Fenomena kebangkrutan kembali mencuat ke permukaan dengan dua kasus yang sangat kontras namun berbagi pola serupa dalam penanganan aset dan implikasi hukum. Di satu sisi, bursa kripto internasional FTX melanjutkan proses likuidasi dengan mengalokasikan dana senilai US$ 900 juta (sekitar Rp 16,14 triliun) kepada para kreditur yang memenuhi syarat. Di sisi lain, skandal kebangkrutan restoran de’Clan di Jakarta menjerat mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dan pengacara Don Ritto, menyoroti tantangan penegakan hukum di Indonesia.

FTX, yang jatuh bangkrut pada tahun 2022, telah melakukan serangkaian distribusi dana sejak awal 2025. Distribusi terbaru menandai pembayaran kelima, dengan total pembayaran mencapai hampir US$ 10 miliar atau Rp 179,40 triliun sejak proses likuidasi dimulai. Dana tersebut dibayarkan melalui lembaga keuangan seperti BitGo, Kraken, dan Payoneer, dan dijanjikan dapat diterima oleh kreditur dalam tiga hari kerja setelah verifikasi. Besarnya dana yang disalurkan menggarisbawahi skala kerugian yang ditanggung investor global serta kompleksitas prosedur kebangkrutan di bawah Bab 11.

Baca juga:

Harga Emas Antam Turun Rp50 Ribu per Gram, Apa Penyebabnya? Simak Analisis Lengkap!

Sementara itu, di Indonesia, hubungan lama antara Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Penuntut Umum (Jampidsus) Kejagung, dan Don Ritto, seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai Bendahara IKA Universitas Jambi, muncul kembali dalam sorotan publik. Kedekatan mereka dimulai di Fakultas Hukum Universitas Jambi, di mana keduanya aktif dalam organisasi mahasiswa. Pada tahun-tahun berikutnya, keduanya terlibat dalam usaha bersama di bidang kuliner, yaitu restoran de’Clan yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan.

Usaha de’Clan tidak lama bertahan; pada 2025 restoran tersebut dinyatakan bangkrut setelah terungkap adanya penyalahgunaan aset. Penyelidikan menemukan brankas dinding berisi valas senilai Rp 60 miliar di lantai dua restoran, menimbulkan dugaan pencucian uang dan penggelapan dana. Kedua tokoh utama, Febrie dan Don, menjadi tersangka utama dalam kasus korupsi terkait proyek-proyek besar seperti PLTU Batu Bara, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Meskipun Febrie akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti, Don Ritto tetap berada dalam tahanan, menandakan perbedaan nasib yang signifikan di antara keduanya.

Baca juga:

Geliat Piala Dunia 2026: Dari Nobar di Jakarta hingga Penjualan Jersey di Kudus dan Prediksi Laga Pembuka Meksiko

Kebangkrutan de’Clan memperlihatkan bagaimana kegagalan bisnis dapat berujung pada penyelidikan kriminal bila terdapat indikasi penyalahgunaan dana. Kasus ini juga menyoroti peran lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi aset tersembunyi dan mengembalikan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Berikut ringkasan data keuangan yang terungkap:

• Nilai aset yang disita: Rp 60 miliar dalam bentuk valuta asing.
• Kerugian total bagi kreditor: diperkirakan mencapai Rp 120 miliar termasuk utang supplier dan karyawan.
• Waktu proses kebangkrutan: dimulai 2024, diperkirakan selesai akhir 2026.

Perbandingan antara FTX dan de’Clan mengungkap kesamaan dalam tantangan penanganan kebangkrutan lintas batas. Kedua kasus memerlukan koordinasi antara otoritas keuangan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum untuk menilai nilai aset, mengidentifikasi kreditor yang sah, serta mencegah penyalahgunaan dana. Di FTX, prosesnya melibatkan entitas internasional yang memfasilitasi transfer dana secara cepat, sementara di Indonesia, prosesnya terhambat oleh investigasi kriminal yang bersinggungan dengan kasus korupsi.

Baca juga:

Harga Daging Ayam Meroket, Peluang Bisnis Organik, dan Praktik Aman di Dapur: Semua yang Perlu Anda Tahu

Implikasi ekonomi dari kebangkrutan ini tidak dapat diremehkan. Bagi investor kripto, distribusi dana FTX memberi harapan pemulihan sebagian portofolio, meski masih jauh dari total kerugian. Bagi sektor kuliner dan usaha kecil, kebangkrutan de’Clan menjadi peringatan keras mengenai pentingnya transparansi keuangan dan kepatuhan regulasi. Kedua kasus menegaskan perlunya kerangka kebijakan yang lebih kuat dalam mengawasi likuidasi perusahaan, terutama yang melibatkan aset digital atau transaksi lintas negara.

Secara keseluruhan, kebangkrutan bukan sekadar proses administratif, melainkan arena pertarungan hukum, keuangan, dan reputasi. Baik FTX maupun de’Clan menunjukkan bahwa kegagalan bisnis dapat berujung pada konsekuensi hukum yang signifikan, mempengaruhi tidak hanya para kreditur tetapi juga publik luas yang menantikan keadilan dan kepastian hukum.