Gibran Rakabuming Raka Dorong Kemandirian Pangan lewat Aksi Nyata di PENAS XVII Gorontalo

Blog Berita daikin-diid – 20 Juni 2026 | Gubernur Gorontalo menjadi saksi pada Sabtu, 20 Juni 2026, ketika Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XVII. Acara yang dihadiri lebih dari 13.000 peserta dari seluruh nusantara ini menjadi panggung bagi Gibran untuk menegaskan kembali prioritas pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor di tengah dinamika geopolitik dunia.

Dalam sambutannya, Gibran menekankan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. “Kemandirian pangan adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada negara lain, terutama di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan tarif.” ucapnya.

Baca juga:

Asia Menggeliat: Transformasi Keamanan, Ekonomi, Teknologi, dan Olahraga di Era Geopolitik Baru

Gibran tidak hanya berbicara, ia mengundang langsung perwakilan petani dan nelayan ke atas panggung untuk menyampaikan keluhan lapangan. Beberapa peserta mengungkapkan masalah irigasi yang rusak, keterbatasan pasokan solar untuk kapal nelayan, serta kebutuhan akan fasilitas pengering dan penggiling padi yang memadai. Setelah mendengarkan aspirasi tersebut, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti semua poin yang disampaikan sebelum Presiden Prabowo Subianto hadir pada penutupan acara.

Berikut beberapa tantangan utama yang diidentifikasi selama dialog:

• Irigasi yang tidak berfungsi optimal, menghambat produksi pertanian.
• Keterbatasan pasokan solar bagi kapal nelayan, mengganggu operasional penangkapan ikan.
• Kekurangan fasilitas pengering dan penggiling padi, mengurangi nilai jual hasil panen.
• Ketidakpastian harga dan akses pasar bagi petani dan nelayan.
• Pengelolaan lahan yang rentan terhadap konversi menjadi non‑pertanian.

Gibran kemudian mengeluarkan instruksi tegas kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk segera menyiapkan solusi konkret. Ia menuntut agar para menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya melakukan tindak lanjut dalam waktu singkat, sehingga masalah‑masalah tersebut dapat terselesaikan sebelum kunjungan Presiden.

Baca juga:

Kredit Jumbo BRI Dorong CBUT, CBDK Catat Laba Mengganda, dan Tantangan Emiten Lain di Kuartal I 2026

Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi khusus dari Gibran adalah pemangkasan 145 regulasi yang mengatur distribusi pupuk, langkah yang diinisiasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Gibran menyatakan, “Pemangkasan regulasi ini mempermudah petani mendapatkan pupuk berkualitas dan mempercepat alur subsidi.” Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sedang merevitalisasi tujuh pabrik pupuk strategis di Palembang, Gresik, Karawang, Bontang, Lhokseumawe, serta Papua, untuk menjamin ketersediaan pupuk dalam negeri.

Selain itu, Gibran menyoroti keberhasilan kebijakan pertanian tahun 2025 yang menghasilkan peningkatan produksi pangan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Stok beras nasional tercatat mencapai rekor 5,2 juta ton, menandakan capaian signifikan dalam upaya mencapai swasembada beras.

Para pejabat tinggi yang hadir, termasuk Deputi Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perikanan Hanif Faisol Nurofiq, Deputi Menteri Pertanian, serta Kepala Badan Karantina Ikan (Barantin) Abdul Kadir Karding, mendukung komitmen Gibran. Mereka berjanji akan mempercepat proses perbaikan infrastruktur irigasi, memperluas jaringan bahan bakar solar, dan meningkatkan akses fasilitas pengolahan hasil pertanian.

Baca juga:

Bek-Bek Mahal dan Peran Kunci di Piala Dunia 2026: Dari Tottenham hingga Austria

Secara keseluruhan, acara PENAS XVII tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan forum dialog langsung antara pemerintah dan pelaku sektor pertanian serta perikanan. Gibran menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan akan terus dioptimalkan melalui sinergi lintas kementerian, simplifikasi regulasi, serta investasi pada infrastruktur produksi dan distribusi pangan.

Dengan langkah-langkah konkret yang dijanjikan, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan, menurunkan ketergantungan impor, serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan di seluruh kepulauan.