Upah Minimum Naik, PHK Tak Tercatat, dan Kolaborasi Disnaker: Gambaran Dinamika Tenaga Kerja di RI 2025-2026

Blog Berita daikin-diid – 13 Mei 2026 | Pemerintah daerah dan lembaga ketenagakerjaan di Indonesia tengah beraktivitas intensif untuk menyesuaikan standar upah serta menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum sepenuhnya terdata. Pada awal tahun 2025, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1414/2024 yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen menjadi Rp3.623.624 per bulan. Kenaikan ini selaras dengan arahan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengusulkan kenaikan upah minimum secara nasional pada periode yang sama.

Penetapan UMP tersebut tidak hanya bersifat administratif. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau, Mangara Simarmata, menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui kajian mendalam serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa perusahaan yang sudah membayar di atas standar UMP tidak diperbolehkan menurunkan gaji pekerjanya, demi menjaga kestabilan pendapatan tenaga kerja.

Baca juga:

Roby Kurniawan, Bupati Bintan: Antara Warisan Politik, Latar Belakang Pendidikan, dan Kontroversi Ayu Aulia

Di tingkat kabupaten/kota, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sedang berlangsung. Di Lamongan, Jawa Timur, Kepala Disnaker setempat, Mochammad Zamroni, mengumumkan bahwa UMK tahun 2025 resmi naik menjadi Rp3.012.164, selaras dengan kenaikan 6,5 persen yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Lamongan yang melibatkan perwakilan asosiasi pengusaha (Apindo), serikat pekerja, pemerintah kabupaten, akademisi, dan Badan Pusat Statistik. Meskipun terjadi tarik‑ulur, terutama dari kalangan pengusaha yang mengkhawatirkan beban biaya, akhirnya konsensus tercapai dan UMK baru akan berlaku mulai Januari 2025.

Sementara itu, isu PHK tetap menjadi perhatian utama. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menilai data resmi yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan mengenai 15.425 PHK pada periode Januari–April 2026 belum mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara tertutup atau bertahap, sehingga tidak masuk dalam catatan resmi. Praktik ini menyulitkan pemantauan dan perlindungan hak pekerja, terutama di sektor industri yang mengalami restrukturisasi.

Di sisi lain, kolaborasi lintas wilayah memperlihatkan upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM). Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam pertemuan dengan Perpukadesi (Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia), mengumumkan dukungan terhadap program revitalisasi fasilitas pendidikan serta fasilitasi penempatan tenaga kerja migran ke Jepang. Program tersebut mencakup pembangunan 10 ruang kelas baru pada tahun 2026 dan 11 ruang kelas pada tahun 2027, serta penyiapan 50 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk berangkat ke Jepang. Subandi menekankan peran jaringan purnabakti dalam mempercepat pembangunan daerah meski mereka telah meninggalkan jabatan formal.

Semua kebijakan ini menyoroti peran strategis Disnaker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Disnaker tidak hanya berfungsi sebagai pengawas upah, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Contohnya, dalam proses penetapan UMK Lamongan, Disnaker memediasi kepentingan beragam pihak hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua stakeholder.

Kombinasi kebijakan upah yang lebih tinggi, pengawasan ketat terhadap PHK, dan program peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menutup celah data PHK yang tidak tercatat dan memastikan bahwa kenaikan upah tidak menimbulkan tekanan ekonomi berlebih pada UMKM.

Secara keseluruhan, dinamika kebijakan tenaga kerja pada 2025‑2026 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyesuaikan standar upah dengan inflasi dan kebutuhan hidup, sekaligus mengakui pentingnya data yang akurat dalam mengidentifikasi masalah PHK. Kolaborasi antara Disnaker, organisasi purnabakti, serta sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan.