Skandal Korupsi K3 di Kemnaker: ‘Sultan Kemnaker’ Diduga Salurkan Rp 75 Miliar untuk Kampanye Ida Fauziah

Blog Berita daikin-diid – 06 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Sidang korupsi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap jaringan pemerasan yang melibatkan pejabat senior, uang non‑teknis bernilai puluhan miliar rupiah, serta aliran dana ke kampanye politik mantan Menteri Ida Fauziah pada Pemilu Legislatif 2024. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terdakwa utama Irvian Bobby Mahendro, yang dijuluki “Sultan Kemnaker”, mengakui bahwa ia diminta membantu kampanye Ida Fauziah ketika beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut keterangan Irvian Bobby, pada tahun 2024 ia menerima perintah dari seorang pejabat bernama Pak Heru untuk menyalurkan dana hasil pemerasan kepada tim kampanye Ida Fauziah di daerah pemilihan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Setiap kegiatan kampanye diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 200 juta, dengan total alokasi dana mencapai ratusan juta rupiah. Irvian menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari “pembayaran non‑teknis” yang dipungut dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai syarat pengurusan sertifikat K3.

Baca juga:

Barito Renewables Raih PROPER Emas: Langkah Besar Indonesia Menuju Geotermal 1 GW

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap bahwa total aliran dana non‑teknis dari perusahaan‑perusahaan PJK3 ke rekening pejabat Kemnaker mencapai Rp 75,294,750,000. Sebagian besar dana tersebut disalurkan ke rekening IIN dan Nova, dengan estimasi Rp 58 miliar berada di kedua rekening tersebut. Irvian mengaku tidak menghitung secara pasti total uang yang masuk, namun mengonfirmasi adanya aliran dana dalam skala besar yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan pribadi, pembayaran bulanan kepada istri, serta pembelian aset bernilai tinggi.

Barang bukti yang disita KPK meliputi empat surat kendaraan Ducati dan satu mobil Nissan GT‑R dengan total nilai sekitar Rp 5 miliar. Pada sidang lanjutan, Irvian menyerahkan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut kepada jaksa. Ia menjelaskan bahwa sebagian motor Ducati dibeli dengan metode “off the road”, artinya tanpa BPKB dan STNK resmi, sementara beberapa kendaraan lain memiliki dokumen lengkap. Harga masing‑masing motor Ducati berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar, sedangkan Nissan GT‑R dibeli dengan cara serupa dan masih berada di showroom pada saat penyitaan.

Kasus ini melibatkan pula mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel Ebenezer), Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja), Subhan (Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3), Anitasari Kusumawati (Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja), serta Fahrurozi (Dirjen Binwasnaker dan K3) dan Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan). Semua terdakwa didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6,5 miliar terkait pengurusan blanko sertifikat K3 dan biaya kegiatan kedinasan.

Baca juga:

BBRI Meroket di Tengah Turunnya IHSG: Apa yang Membuat Investor Berebut?

Pengadilan menanyakan rincian penggunaan dana non‑teknis. Irvian menyebutkan bahwa ia mentransfer antara Rp 15 juta hingga Rp 25 juta per bulan kepada istri untuk keperluan rumah tangga, serta membeli kendaraan yang dapat dijual kembali untuk memenuhi permintaan pimpinan. Ia juga mengungkap adanya permintaan dana sebesar Rp 3 miliar yang harus dipenuhi dalam satu waktu.

Sidang ini menyoroti betapa rentannya sistem sertifikasi K3 terhadap praktik korupsi, mengingat sertifikat tersebut merupakan prasyarat operasional banyak perusahaan di Indonesia. Selain itu, keterkaitan dana korupsi dengan dana politik menambah kompleksitas kasus, mengingat aturan pendanaan kampanye di Indonesia sangat ketat. Jika terbukti, aliran dana tersebut dapat menjadi bukti pelanggaran Undang‑Undang Pemilu serta Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi.

Para pengamat menilai bahwa kasus ini dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan. Menurut seorang analis kebijakan, “Pengungkapan aliran dana sebesar itu menunjukkan jaringan yang lebih luas daripada sekadar satu pejabat. Ini menuntut reformasi struktural dalam prosedur sertifikasi K3 dan pengawasan internal di Kemnaker.”

Baca juga:

Chelsea Islan Umumkan Anak Pertama Perempuan lewat Gender Reveal Bertema Rodeo yang Mewarnai Jakarta

Persidangan masih berlanjut, dan hakim belum memutuskan hukuman bagi terdakwa. Namun, penyerahan bukti kendaraan dan pengakuan aliran dana politik menambah tekanan publik terhadap pemerintah untuk melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi di kementerian terkait.