Bareskrim Polri Siapkan Operasi Ganda: Memiskinkan Bandar Narkoba Ko Erwin Lewat TPPU

Blog Berita daikin-diid – 26 April 2026 | Jakarta, 26 April 2026 – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengumumkan langkah tegas untuk menindak jaringan peredaran narkoba yang dipimpin oleh Erwin Iskandar, lebih dikenal sebagai Ko Erwin. Mengingat besarnya peranannya sebagai bandar narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat, pihak kepolisian tidak hanya akan memproses tindak pidana narkotika, melainkan juga mengembangkan penyidikan hingga mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait.

Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menegaskan bahwa strategi baru ini bertujuan “memiskinkan” para pelaku peredaran narkoba. “Kami tidak hanya ingin menghentikan aliran narkotika, tetapi juga memutus aliran uang yang menjadi sumber kekuatan mereka,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan dari sekadar penangkapan ke penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal.

Baca juga:

Utang Luar Negeri RI Mencapai Rp 7,5 Triliun, IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan 2026 menjadi 5%

Langkah tersebut telah dibuktikan dalam penangkapan istri dan dua anak Ko Erwin yang berlangsung pada Kamis (23/4) di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram, NTB. Operasi yang dipimpin Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury berhasil mengamankan tiga tersangka: Virda Virginia Pahlewi (istri), Hadi Sumarho Iskandar (anak), serta Christina Aurelia (anak). Selama proses penyidikan, tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba menyita sejumlah barang bukti yang menjadi indikator TPPU.

Berikut ini adalah daftar aset yang berhasil disita dari keluarga Ko Erwin:

• Rumah tinggal di kawasan strategis Bima, Nusa Tenggara Barat.
• Ruko komersial berlokasi di pusat kota Bima.
• Gudang penyimpanan yang diduga menjadi tempat penampungan narkotika serta hasil penjualan.
• Beberapa kendaraan bermotor, termasuk mobil sedan dan motor sport.
• Dokumen-dokumen keuangan, seperti rekening bank, surat tanah, dan laporan keuangan perusahaan.

Menurut Brigjen Eko, semua barang bukti tersebut akan dikompilasi dan disampaikan ke publik setelah proses verifikasi selesai. “Kami tidak akan menutup-nutupi apa pun. Setiap aset yang terbukti berasal dari hasil pencucian uang akan diproses sesuai hukum,” jelasnya.

Baca juga:

Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Plh Isi Sementara dan Rencana Pengisian Menjelang Mei 2026

Kasus Ko Erwin juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, yang diduga menerima setoran uang sebagai imbalan atas kelonggaran penegakan hukum. Meskipun belum ada bukti yang cukup untuk menjerat mantan pejabat tersebut, penyelidikan masih terus berlanjut.

Strategi Bareskrim yang menitikberatkan pada TPPU bukanlah hal baru di Indonesia, namun penerapannya pada kasus narkotika menandakan sinergi antara dua ranah kejahatan yang selama ini terpisah. Dengan memanfaatkan jaringan keuangan, pihak kepolisian berharap dapat menutup sumber pendanaan utama para bandar narkoba, sehingga operasi mereka menjadi tidak berkelanjutan.

Pengungkapan TPPU juga memberi sinyal kuat kepada pelaku kejahatan terorganisir bahwa tidak ada tempat aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Seperti yang diungkapkan Brigjen Eko, “Jika uang bersih tidak dapat diakses, maka narkoba tidak akan memiliki jalur distribusi yang menguntungkan. Ini adalah strategi jangka panjang kami untuk memberantas narkotika secara menyeluruh.” 

Baca juga:

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Stabil Hingga Akhir 2026

Polri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan, guna mendeteksi dan memutus aliran dana hasil kejahatan. Selain itu, peningkatan kapasitas unit penyidik dalam bidang keuangan menjadi prioritas agar proses penyitaan aset dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Kasus Ko Erwin menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan terpadu antara penegakan hukum narkotika dan pencucian uang dapat menghasilkan dampak signifikan. Dengan menargetkan aset-aset yang mendukung operasi narkoba, Bareskrim Polri berharap dapat memberikan efek jera yang kuat kepada jaringan kriminal di seluruh Indonesia.

Ke depan, Bareskrim Polri berencana memperluas skema ini ke kasus-kasus lain yang melibatkan jaringan narkotika berskala besar. Penerapan TPPU diharapkan menjadi landasan utama dalam upaya memerangi peredaran narkotika, sekaligus mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh narkotika di masyarakat.