Menteri Pertanian Janji Bahan Baku Plastik Berlimpah lewat Substitusi Nafta dari CPO

Blog Berita daikin-diid – 17 April 2026 | Jakarta, 16 April 2026 – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengalihkan sebagian ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi bahan baku substitusi nafta bagi industri plastik domestik. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Amran menyatakan bahwa ketersediaan CPO mencapai 32 juta ton pada 2025, dan sebagian dari tonase itu dapat dialokasikan untuk produksi bahan baku plastik tanpa mengganggu pasokan pangan atau ekspor.

Amran menambahkan bahwa penggunaan CPO sebagai pengganti nafta tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi, tetapi juga memanfaatkan lahan yang saat ini tidak produktif. “Kami prioritaskan lahan gundul yang tidak bersentuhan dengan hutan, sehingga tidak mengorbankan kawasan kehutanan atau lahan pertanian pangan,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Baca juga:

Skandal Manipulasi Ekspor CPO: Wilmar & Musim Mas Dihujat Pemerintah Indonesia, Saham Turun Tajam

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengonfirmasi bahwa industri petrokimia tengah menelaah beberapa opsi substitusi, termasuk LPG, kondensat, dan CPO. Menurut Faisol, beberapa perusahaan sudah mulai meningkatkan penggunaan LPG sebagai bahan baku untuk menghasilkan polyethylene, polypropylene, dan olefin lainnya. Pemerintah berkomitmen memantau perkembangan ini untuk memastikan keberlanjutan produksi plastik nasional.

Menanggapi kekhawatiran kenaikan harga plastik, Menteri Pertanian juga menekankan agar pelaku industri tidak menaikkan harga secara berlebihan. “Boleh naik sedikit, tapi jangan melampaui batas yang merugikan konsumen,” tegas Amran dalam pernyataan terpisah. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap menelusuri praktik kenaikan harga tidak wajar, termasuk memeriksa perusahaan atau distributor yang dicurigai melakukan spekulasi.

Kenaikan biaya bahan baku nafta yang sebagian besar diimpor dari Timur Tengah telah menambah tekanan pada harga plastik. Konflik geopolitik, khususnya di Selat Hormuz, memperpanjang waktu pengiriman bahan baku dari rata-rata 15 hari menjadi hingga 50 hari, mengakibatkan biaya logistik meningkat signifikan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pertemuan dengan pelaku industri hulu‑hilir plastik menghasilkan optimisme mengenai ketersediaan stok dalam negeri, meski pemerintah tetap memantau situasi global secara cermat.

Agus menekankan pentingnya memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional. “Peristiwa ini mempertegas perlunya membangun industri petrokimia yang kuat, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memanfaatkan sumber daya domestik seperti CPO,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa opsi substitusi nafta dari CPO tetap layak dieksplorasi meski tantangan keekonomiannya harus dihitung secara matang.

Analisis pasar menunjukkan bahwa produksi CPO nasional terus meningkat, sementara ekspor tetap tinggi. Dengan alokasi sebagian CPO untuk bahan baku plastik, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga plastik dan sekaligus menurunkan beban biaya produksi bagi industri kecil dan menengah. Kebijakan ini diharapkan menurunkan tekanan pada harga minyak goreng, yang selama ini dipengaruhi oleh biaya kemasan plastik.

Selain CPO, pemerintah juga mengidentifikasi LPG dan bahan berbasis gas lainnya sebagai alternatif. Penggunaan LPG sebagai feedstock dapat mengurangi kebutuhan akan nafta impor, sekaligus memanfaatkan sumber energi yang lebih bersih. Namun, transisi ini memerlukan investasi dalam infrastruktur pengolahan dan penyesuaian proses produksi di pabrik-pabrik plastik.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah mencakup tiga pilar utama: memanfaatkan CPO domestik sebagai substitusi nafta, mengawasi praktik harga tidak wajar di sektor plastik, dan memperkuat kemandirian industri petrokimia melalui diversifikasi bahan baku. Kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan plastik, melindungi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.