KPK Perpanjang Penyidikan: Tiga Bos Travel Dipanggil Terkait Skandal Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas

Blog Berita daikin-diid – 30 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang serangkaian pemanggilan saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pada hari Kamis, 30 April 2026, tiga pejabat tinggi dari biro travel haji dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk memberikan keterangan terkait mekanisme pembagian kuota haji khusus tahun 2023-2024.

Ketiga saksi yang dipanggil adalah Budiyana, Direktur PT Bagja Bagea Balarea; Ina Irwina, Direktur Utama PT Cahaya Raudah; serta Andina Adira, Direktur PT Megacitra Intinamandiri. Semua merupakan tokoh penting dalam jaringan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang kini menjadi sorotan penyidik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan mengungkap alur jual‑beli kuota haji tambahan antar‑biro travel serta kemungkinan adanya praktik penyelewengan kuota yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Baca juga:

Harga Emas Antam Naik Tajam, Catat Pergerakan Pasar di Pegadaian 31 Mei 2026

Menurut penjelasan Budi Prasetyo, penyidik sedang menelusuri perbedaan kuota yang diterima masing‑masing asosiasi travel. “Setiap asosiasi memperoleh kuota yang berbeda, dan kami ingin memahami mekanisme pembagiannya, termasuk mengapa beberapa PIHK yang tidak tergabung dalam asosiasi pun dapat mengamankan kuota untuk memberangkatkan jamaah,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari dugaan adanya tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan Arab Saudi untuk tahun 2024. Pemerintah Indonesia mengatur pembagian kuota tersebut dengan proporsi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus. Namun, KPK menemukan indikasi bahwa kuota khusus dibagi secara tidak proporsional, dengan skema 50‑50 antara reguler dan khusus, melanggar regulasi yang berlaku. Praktik tersebut diyakini membuka peluang bagi sejumlah biro travel untuk menjual kuota khusus kepada calon jamaah dengan biaya tambahan atau fee percepatan.

Selain tiga bos travel, KPK telah menetapkan empat tersangka utama dalam penyelidikan ini: mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (alias Gus Alex); Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour); dan Asrul Aziz Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. Penyidik menduga Ismail dan Asrul memberikan uang kepada Yaqut melalui perantara Gus Alex, masing‑masing sebesar USD 30.000 dan USD 5.000, serta SAR 16.000.

Baca juga:

Telkomsel dan TVRI Gandeng Teknologi 5G, Janji Siaran Piala Dunia 2026 Tanpa Buffering

Seluruh tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang‑Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18, serta Pasal 55 ayat (1) ke‑1 KUHP dan Pasal 603‑604 Undang‑Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 622 miliar, menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menambah tekanan pada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.

Proses pemeriksaan terhadap para pelaku travel terus berlanjut. Hingga kini, KPK telah memeriksa lebih dari 400 biro travel yang terdaftar sebagai PIHK, mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan wilayah lainnya. Penyidik berfokus pada aliran dana, fee percepatan, serta potensi pengondisian kuota T0, yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh kuota lebih awal dibandingkan publik.

Berikut rangkuman poin‑poin penting yang sedang diusut KPK:

Baca juga:

DESLab Kemendagri Jadi Pusat Pengetahuan dan Kebijakan Pemilu Digital, Apa Saja Dampaknya?

• Pengunduran kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi tahun 2024.
• Distribusi kuota khusus yang tidak sesuai proporsi 8‑92 yang diatur pemerintah.
• Penjualan kuota khusus antar‑biro travel dan kepada calon jamaah dengan fee tambahan.
• Pemberian uang suap kepada mantan Menteri Agama melalui perantara staf khusus.
• Kerugian negara diperkirakan Rp 622 miliar.

Pemeriksaan terhadap Budiyana, Ina Irwina, dan Andina Adira diharapkan dapat mengungkap detail transaksi jual‑beli kuota antar‑PIHK serta peran mereka dalam memfasilitasi aliran dana ke pejabat. KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan menjerat pihak lain yang belum diperiksa.

Kasus korupsi kuota haji ini menjadi sorotan publik mengingat haji merupakan ibadah wajib bagi umat Muslim dan alokasi kuota merupakan kebijakan strategis negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi kuota menjadi tuntutan utama masyarakat, sekaligus menguji integritas institusi penegak hukum dalam mengatasi praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pelaku usaha.

Dengan proses hukum yang terus berjalan, diharapkan KPK dapat menyelesaikan penyidikan secara menyeluruh, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa alokasi kuota haji di masa depan dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi korupsi.