Kementerian Keuangan Dilirik: Perpanjangan Waktu Lapor SPT Perorangan hingga 30 Mei 2026 dan Dampaknya pada Kepatuhan Pajak

Blog Berita daikin-diid – 01 Mei 2026 | Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menyuarakan usulan penting kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperpanjang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak perorangan melalui aplikasi Coretax hingga 30 Mei 2026. Usulan tersebut muncul setelah mengidentifikasi sekitar 3,3 juta wajib pajak individu yang belum melaporkan SPT meski sebelumnya sudah diberikan perpanjangan satu bulan hingga 31 Maret 2026.

Said menekankan bahwa kegagalan sistem yang sering error bukanlah sepenuhnya kesalahan wajib pajak, melainkan merupakan masalah teknis yang perlu diatasi oleh otoritas pajak. Ia meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi Coretax, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaikinya agar tidak terulang kembali. Menurutnya, perpanjangan satu atau dua minggu tambahan bagi wajib pajak perorangan dapat meningkatkan kepatuhan dan membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak lebih dari 15 triliun rupiah.

Baca juga:

Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Plh Isi Sementara dan Rencana Pengisian Menjelang Mei 2026

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa setiap pemilik NPWP aktif wajib menyampaikan SPT tepat waktu. Bagi yang terlambat, sanksi administratif berupa denda Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan akan dikenakan secara otomatis. Jika wajib pajak tidak pernah melaporkan, DJP berhak melakukan klarifikasi data, mengirim surat teguran, dan bila ditemukan pajak terutang, akan dikenakan bunga serta Surat Tagihan Pajak (STP).

Perpanjangan deadline pelaporan SPT badan sudah resmi diumumkan oleh Menkeu Purbaya pada akhir April 2026, menambah waktu hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini merupakan respons atas masukan asosiasi wajib pajak dan korporasi yang mengalami hambatan administratif. Hingga pertengahan hari pelaporan, DJP mencatat bahwa 12,6 juta SPT (84% dari target 15 juta) telah masuk, menunjukkan bahwa relaksasi waktu pelaporan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak.

Baca juga:

Eddy Tansil: Buronan Legendaris 30 Tahun Lalu Kini Asetnya Disita Negara Senilai Rp 82,6 Miliar

Data historis menunjukkan bahwa pelaporan SPT perorangan pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan ketika sistem daring mengalami gangguan. Pada tahun 2025, batas akhir pelaporan perorangan jatuh pada 31 Maret 2026, namun banyak wajib pajak yang mengalami kendala teknis pada Coretax. Oleh karena itu, perpanjangan hingga 30 Mei 2026 diharapkan dapat menutup kesenjangan dan mengurangi potensi penurunan penerimaan pajak akibat faktor geopolitik yang memengaruhi kondisi ekonomi domestik.

Berikut rangkuman poin penting mengenai perpanjangan dan sanksi pajak:

Baca juga:

Menkeu Purbaya Usulkan Insentif Motor Listrik Rp5 Juta per Unit, Langkah Awal Dorong Transisi Energi Nasional

• Usulan perpanjangan: 30 Mei 2026 untuk wajib pajak perorangan melalui Coretax.
• Alasan utama: 3,3 juta wajib pajak belum melaporkan; sistem Coretax sering error; target penerimaan pajak >15 triliun.
• Sanksi bagi yang telat: Denda Rp100.000 (perorangan) atau Rp1.000.000 (badan); surat teguran; potensi bunga atas pajak terutang.
• Langkah Kemenkeu: Audit sistem Coretax, perbaikan teknis, serta kemungkinan perpanjangan tambahan bila diperlukan.
• Dampak positif: Peningkatan kepatuhan, penurunan risiko penurunan penerimaan, dan dukungan pada pencapaian target anggaran negara.

Dengan latar belakang tersebut, perpanjangan batas akhir pelaporan SPT perorangan tidak hanya menjadi solusi administratif, melainkan juga langkah strategis untuk menstabilkan penerimaan pajak nasional di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti rekomendasi Banggar DPR RI, memastikan Coretax beroperasi optimal, dan memberikan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan tepat waktu.

Kesimpulannya, perpanjangan hingga 30 Mei 2026, bersamaan dengan penegakan sanksi yang jelas, dapat memperkuat budaya kepatuhan pajak, meminimalkan kehilangan penerimaan akibat kegagalan teknis, dan mendukung pencapaian target fiskal negara.