Dody Hanggodo Akui Keterlambatan Sekolah Rakyat: Tantangan, Tindakan, dan Harapan Pemerintah

Blog Berita daikin-diid – 24 Mei 2026 | Jakarta, 23 Mei 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui secara terbuka bahwa pembangunan program Sekolah Rakyat (SR) berada di belakang jadwal yang telah ditetapkan. Dari total 93 gedung yang direncanakan selesai pada Juli 2026, progres fisik per 20 Mei 2026 baru mencapai 58-59 persen. Pengakuan ini muncul bersamaan dengan rangkaian langkah korektif yang diambil pemerintah, termasuk perombakan pejabat, penambahan personel teknis, dan pembentukan satuan tugas percepatan.

Hanggodo menegaskan bahwa target awal – 93 bangunan siap pakai pada awal tahun ajaran baru – belum tercapai. “Insya Allah, akhir Juni selesai minimal 88 gedung,” ujar Menteri, menambahkan bahwa sebagian besar pekerjaan masih berjalan namun belum memenuhi ekspektasi. Ia menyoroti adanya kendala teknis yang seharusnya dapat diatasi sejak awal tahun, terutama pada bulan Januari‑Februari 2026, namun penanganannya terlambat sehingga menimbulkan penundaan.

Baca juga:

GTA 6 Siap Terbit November 2026: Peta Vice City Besar, Karakter Baru, dan Harga Premium yang Diprediksi

Dalam sebuah media briefing di kantor Kementerian PU, Hanggodo menuduh sejumlah pejabat di dalam kementerian melakukan “pekerjaan tidak terpuji” yang menghambat laju proyek. Ia tidak mengungkapkan secara detail bentuk pelanggaran tersebut, namun menegaskan bahwa tindakan disiplin telah diambil, termasuk pemecatan beberapa pegawai yang terlibat. “Beberapa orang harus saya berhentikan karena tidak menindaklanjuti arahan saya secara serius,” kata Hanggodo.

Kasus lain yang menambah tekanan pada kementerian adalah penemuan dokumen palsu yang memuat tanda tangan Hanggodo. Seorang pegawai diduga memalsukan tanda tangan Menteri pada dokumen resmi, sekaligus meniru tanda tangan pejabat lain. Hanggodo menyatakan bahwa kasus ini telah ditindaklanjuti oleh biro hukum kementerian, menambah kekhawatiran akan integritas internal.

Untuk mengatasi keterlambatan, Kementerian PU telah membentuk Satgas Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta tim teknis tambahan dari pusat. Satgas ini bertugas melakukan pemantauan harian, memberikan solusi teknis di lapangan, dan mengkoordinasikan dukungan lintas sektor, termasuk bantuan dari Zeni TNI AD di lokasi‑lokasi yang mengalami kekurangan tenaga kerja.

Baca juga:

Senyum Jokowi Saat Ditanya SP3 Rismon Sianipar: Apa Makna di Balik Pernyataan Jusuf Kalla?

Hanggodo menegaskan bahwa pendekatan satu‑ukuran‑tidak‑cocok tidak dapat diterapkan mengingat keragaman karakteristik wilayah. Oleh karena itu, personel teknis tambahan telah disuntikkan ke setiap titik pembangunan untuk memastikan pemecahan masalah yang cepat dan tepat. “Saya harus turun langsung, tidak hanya memantau tapi juga memberikan solusi yang belum terpikirkan sebelumnya,” ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Sekolah Rakyat sebagai prioritas strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui peningkatan akses pendidikan. Program ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas belajar yang layak bagi anak‑anak di daerah tertinggal, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hanggodo mengingatkan bahwa kualitas konstruksi tidak boleh dikorbankan demi kecepatan, sehingga pengawasan mutu tetap menjadi fokus utama.

Dalam upaya mempercepat penyelesaian, kementerian menyesuaikan kontrak dengan para kontraktor. Beberapa kontrak sebelumnya menetapkan penyelesaian hingga Oktober 2026, yang jelas melampaui target penggunaan pada Juni 2026. Hanggodo menuntut revisi kontrak agar semua pekerjaan selesai sebelum Juni, sehingga bangunan siap digunakan pada Juli 2026.

Baca juga:

BBRI Meroket di Tengah Turunnya IHSG: Apa yang Membuat Investor Berebut?

Secara keseluruhan, meski menghadapi tantangan administratif, teknis, dan integritas, Menteri Dody Hanggodo menunjukkan komitmen kuat untuk menyalurkan proyek Sekolah Rakyat tepat waktu. Langkah‑langkah korektif yang diambil mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proyek strategis ini demi kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengawasan intensif, perombakan struktural, dan penambahan sumber daya, harapan kini terletak pada percepatan progres fisik yang dapat menembus target 93 gedung pada bulan Juni 2026. Keberhasilan ini akan menjadi indikator penting bagi kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur berskala nasional.