BEM Seluruh Indonesia Guncang Nasional: Koordinator Baru Herianto Pimpin Demo Reformasi Jilid II di Jakarta
Blog Berita daikin-diid – 13 Juni 2026 | Jakarta, 13 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menjadi sorotan publik setelah terpilihnya Herianto, mahasiswa Universitas Matraman (UNRAM) dari Nusa Tenggara Barat, sebagai Koordinator Pusat (Korpus) periode 2024-2025. Kepemimpinan baru ini sekaligus memicu gelombang aksi demonstrasi yang menargetkan kebijakan ekonomi, nilai tukar rupiah, hingga program sosial pemerintah.
Pemilihan Herianto berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI ke-17 yang diselenggarakan di Universitas Riau, Kepulauan Riau, selama seminggu mulai 6 hingga 12 Mei 2024. Dalam sambutannya, Herianto menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti isu prioritas: pendidikan, ekonomi, hukum dan HAM, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, serta pembangunan. Ia menambahkan bahwa BEM SI akan memperkuat koordinasi lintas universitas untuk menggerakkan aspirasi mahasiswa secara terstruktur.
Tak lama setelah masa jabatan dimulai, BEM SI mengeluarkan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah yang telah melemah hingga Rp 18.000 per dolar. Jika tidak ada perbaikan signifikan, mahasiswa berjanji akan menggelar demonstrasi berskala nasional dengan judul “Reformasi Jilid II“. Ultimatum ini menimbulkan reaksi cepat dari otoritas keamanan dan kepemimpinan negara.
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar aksi mahasiswa tetap tertib dan menegaskan kesiapan Polri mengawal jalannya demonstrasi.
- Kepala BIN dan perwakilan Istana menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan serta mengajak semua pihak menjaga stabilitas.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi, namun mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu sempit.
Seiring dengan ketegangan politik, aksi demonstrasi mulai digelar pada 12 Juni 2026 di Bundaran HI, Jakarta. Mahasiswa BEM SI, dipimpin oleh Ketua Departemen Aksi dan Propaganda, menyoroti beberapa poin kritis:
- Melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM.
- Pemakaian APBN yang dinilai tidak efektif.
- Kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat.
- Penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program yang dianggap tidak tepat sasaran.
- Permintaan transparansi dalam kebijakan moneter dan fiskal.
Demonstrasi di Bundaran HI diwarnai oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk BEM UI yang juga menggelar aksi serupa pada hari yang sama. Ketua BEM UI, Albani Hilmi, memperkirakan partisipasi sekitar seribu mahasiswa. Kedua aksi tersebut menandai titik konvergensi tuntutan ekonomi dan politik, mencerminkan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi makroekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Di samping aksi di ibu kota, aksi serupa juga muncul di Surabaya, Bandung, dan Makassar, menandakan penyebaran gerakan yang meluas. Mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (UNS) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) melaporkan bahwa mereka menyiapkan aksi damai dengan simbol “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat”.
Respons pemerintah terhadap aksi-aksi ini masih beragam. Sementara beberapa pejabat menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban, ada pula sinyal kebijakan yang lebih responsif, seperti rencana peninjauan kembali tarif BBM dan penyesuaian kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Namun, hingga saat penulisan, belum ada kebijakan konkret yang diumumkan secara resmi.
Keberhasilan Herianto dalam menyatukan berbagai elemen BEM di seluruh Indonesia menjadi sorotan. Ia menilai bahwa sinergi antaruniversitas merupakan kunci untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ke tingkat nasional. “Kita bukan hanya mengkritik, tapi juga menawarkan solusi yang berbasis data dan riset,” ujar Herianto dalam sebuah wawancara eksklusif.
Dengan dinamika politik yang terus berubah, BEM SI diperkirakan akan terus menjadi penggerak utama dalam dialog kebijakan publik. Keberanian mahasiswa untuk menuntut perubahan, sekaligus mengedepankan dialog damai, menandai era baru aktivisme kampus yang lebih terorganisir dan terstruktur.
Secara keseluruhan, gelombang aksi yang dipicu oleh ultimatum 18 hari dan demonstrasi Reformasi Jilid II menggambarkan ketegangan antara generasi muda yang menuntut percepatan reformasi ekonomi dan pemerintah yang berusaha menyeimbangkan stabilitas makroekonomi. Masa depan hubungan antara BEM SI dan pemerintah akan sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu yang konstruktif.