Akademisi Gugat MBG: Tuduhan Penyusupan Anggaran Pendidikan Mengguncang Kebijakan Negara

Blog Berita daikin-diid – 29 April 2026 | Sejumlah akademisi terkemuka yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada Selasa, 28 April 2026, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan ke dalam perhitungan dana pendidikan nasional. Gugatan tersebut menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “penyelundupan hukum”—penempatan program MBG dalam penjelasan Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 tanpa dasar konstitusional yang jelas.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, yang mewakili CALS, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis penganggaran, melainkan menguji kemurnian amanat konstitusi. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Menurut Bivitri, penambahan MBG ke dalam kategori “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” melampaui batasan yang ditetapkan konstitusi, karena program tersebut lebih bersifat intervensi gizi daripada kebutuhan pokok pendidikan.

Baca juga:

Galangan Kapal Rp300 Miliar, Inisiatif Mangrove, dan Kebijakan TPP: Transformasi Siak Menjadi Pusat Maritim dan Lingkungan Riau

Menurut Bivitri, frasa “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” dalam UU APBN 2026 tidak memiliki batas konseptual yang tegas. Tanpa batasan, frasa tersebut menjadi terlalu fleksibel, memungkinkan berbagai program yang hanya berhubungan tidak langsung dengan proses belajar mengajar masuk ke dalam perhitungan anggaran pendidikan. Hal ini, kata Bivitri, membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menambah alokasi dana tanpa transparansi, yang pada gilirannya dapat mengurangi alokasi nyata untuk infrastruktur, tenaga pengajar, dan materi pembelajaran.

Dalam sidang uji materi, CALS menuntut MK memberikan kepastian hukum terkait interpretasi Pasal 22 ayat 3 yang mencantumkan MBG sebagai komponen dana pendidikan. Mereka menilai bahwa penjelasan tersebut merupakan bentuk “penyelundupan” karena tidak berasal dari teks utama peraturan, melainkan disisipkan dalam interpretasi administratif. Praktik semacam ini, menurut mereka, berpotensi melanggar prinsip pembentukan aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

Selain argumen konstitusional, para akademisi juga menyoroti implikasi fiskal. Jika MBG dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka persentase alokasi 20 persen yang dijamin konstitusi dapat tercapai secara formal, namun substansi dana yang dialokasikan untuk kebutuhan inti pendidikan—seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan teknologi pembelajaran—bisa tergerus. Bivitri menambahkan, “Frasa ‘sekurang-kurangnya 20 persen’ bukan sekadar angka administratif, melainkan batas protektif agar pendidikan tidak dikalahkan oleh prioritas sektoral lain. Memasukkan MBG ke dalam hitungan dapat menurunkan kualitas alokasi yang seharusnya mengutamakan kebutuhan dasar pendidikan.”

Baca juga:

Drama PSIS Semarang: Dari Krisis Finansial hingga Bertahan di Championship dengan Lima Pelatih

Gugatan ini muncul di tengah wacana nasional tentang efisiensi anggaran dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah menekankan pentingnya program MBG sebagai upaya menurunkan tingkat stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak. Namun, para akademisi menegaskan bahwa manfaat gizi tidak dapat menjadi alasan untuk mengubah definisi anggaran pendidikan yang konstitusional.

MK dihadapkan pada keputusan yang akan menentukan batas interpretasi konstitusi dalam konteks kebijakan publik. Jika Mahkamah menegaskan bahwa MBG tidak dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan, pemerintah harus mencari mekanisme pendanaan terpisah untuk program tersebut, yang berpotensi menambah beban fiskal. Sebaliknya, jika MK mengakui keberadaan MBG dalam anggaran pendidikan, maka preseden hukum baru akan terbentuk, memberi ruang bagi program-program sektoral lain untuk dimasukkan ke dalam kategori pendidikan.

Para pengamat hukum menyatakan bahwa keputusan MK akan menjadi tolok ukur penting bagi proses legislasi di masa mendatang, terutama terkait penafsiran istilah-istilah luas dalam undang-undang anggaran. Mereka menekankan pentingnya kejelasan definisi untuk menghindari potensi penyalahgunaan alokasi anggaran yang dapat merugikan sektor-sektor prioritas.

Baca juga:

Mako Komuro Tinggalkan Istana, Hidup Sederhana di Fairfield County Bersama Suami dan Bayi

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan komentar resmi terkait gugatan tersebut, namun diperkirakan akan menyampaikan posisi dalam sidang lanjutan. Sementara itu, CALS tetap menuntut agar Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum yang melindungi alokasi minimum pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.