Krisis Pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarbaru: Dari Mogok Gaji Hingga Harapan Guru Baru

Blog Berita daikin-diid – 24 Mei 2026 | Pembangunan jaringan Sekolah Rakyat (SR) yang dijanjikan menjadi tonggak transformasi pendidikan di Indonesia kini tengah dilanda serangkaian masalah yang menguji ketahanan program. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, proyek gedung SR mengalami mogok kerja pada Sabtu, 23 Mei 2026, setelah para pekerja menuntut pembayaran gaji yang belum diterima. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengakui progres pembangunan masih jauh di bawah target, menilai proyek secara keseluruhan setengah mengkrak. Di sisi lain, kisah pribadi Rifki Hakim yang rela meninggalkan karier menjanjikan di sekolah reguler untuk memimpin Sekolah Rakyat menambah dimensi humanis dalam dinamika ini. Semua peristiwa tersebut menggambarkan tantangan struktural, administratif, dan sosial yang harus dihadapi untuk mewujudkan visi pendidikan gratis dan merata.

Di lokasi Jalan Guntung Harapan, Kecamatan Landasan Ulin Timur, Banjarbaru, lebih dari seratus pekerja konstruksi menurunkan alat pada pagi hari, menandai aksi mogok pertama yang dipicu oleh klaim belum dibayarnya upah. Komisiar PT Sumber Bangun Sentosa (SBS), Willy Subagjo, menjelaskan bahwa tanggung jawab pembayaran gaji berada pada subkontraktor PT Ajisaka Karya Indonesia, yang merupakan bagian dari Kerja Sama Operasional (KSO) bersama PT Brantas Abipraya. Menurut pernyataan Willy, KSO telah mentransfer dana lebih dari kewajiban ke Ajisaka, bahkan terdapat kelebihan pembayaran sekitar dua miliar rupiah. Namun, faktur pajak belum diselesaikan, menimbulkan kebingungan administratif yang menghambat penyaluran dana ke pekerja.

Baca juga:

Gunung Slamet: Latar Belakang Kehidupan dan Harapan di Lerengnya Melalui Sekolah Rakyat

Menanggapi situasi tersebut, KSO memutuskan untuk berhubungan langsung dengan vendor tanpa perantara Ajisaka, dengan tujuan mempercepat alur pembayaran dan memastikan kelancaran proyek. Willy menegaskan komitmen untuk menyelesaikan hak pekerja dan menegakkan kontrak pembangunan agar tidak menunda penyelesaian gedung yang dijadwalkan selesai pada Juli 2026.

Sementara konflik di lapangan berlangsung, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan pada konferensi pers tanggal 22 Mei 2026 bahwa realisasi pembangunan Sekolah Rakyat baru mencapai hanya 58‑59 persen dari target 93 gedung. Ia menuding adanya “pekerjaan tidak terpuji” oleh sebagian pejabat di kementeriannya yang memperlambat progres. Menurut Dody, beberapa kontrak pembangunan masih mengatur penyelesaian hingga Oktober 2026, padahal target penggunaan gedung adalah Juni 2026 agar siswa dapat masuk pada tahun ajaran baru Juli.

Dody menambahkan bahwa upaya perbaikan termasuk mencopot beberapa pejabat dan memberikan solusi teknis sejak Januari‑Februari 2026, namun implementasinya terlambat. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih ketat antara KSO, subkontraktor, dan pihak kementerian untuk menghindari keterlambatan serupa di masa mendatang.

Baca juga:

Teddy Indra Wijaya Gencarkan Program Sekolah Rakyat, Dari Kopassus ke Sekretaris Kabinet

Di tengah dinamika struktural, cerita pribadi Rifki Hakim menonjol sebagai contoh dedikasi terhadap misi Sekolah Rakyat. Rifki, yang sebelumnya berada di jalur karier sebagai kepala sekolah reguler dengan prospek yang menjanjikan, memilih untuk bergabung sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 di Banjarbaru. Keputusan itu sempat membuatnya bimbang karena harus menyeimbangkan antara keamanan jabatan, harapan keluarga, dan panggilan sosial. Setelah mengikuti proses seleksi yang meliputi wawancara, psikotes, dan tes TOEFL, serta retret di Jakarta, Rifki memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia menganggap Sekolah Rakyat sebagai platform untuk memperjuangkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan Rifki mendapat dukungan dari ibu dan istrinya, serta menegaskan bahwa nilai sosial dapat melampaui status profesional. Ia kini memimpin sekolah yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan program asrama, menyiapkan generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tak hanya sektor konstruksi dan kebijakan, budaya rakyat juga menjadi bagian penting dari narasi Sekolah Rakyat. Seniman ludruk Cak Kartolo, yang menempuh pendidikan hingga Sekolah Rakyat sebelum menjadi ikon seni, baru-baru ini diakui sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa pada tahun 2026. Pengakuan ini menyoroti peran lembaga pendidikan rakyat dalam melahirkan tokoh budaya yang mampu menghubungkan tradisi dengan era modern. Kartolo, yang telah menyesuaikan karyanya lewat media kaset, radio, dan digital, menjadi contoh konkret bagaimana Sekolah Rakyat dapat menghasilkan agen perubahan di bidang seni dan sosial.

Baca juga:

Tangis Haru Calon Siswa Sekolah Rakyat: Aljabar Nur Menangis di Pundak Seskab Teddy, “Saya Mau Sekolah, Pak”

Berbagai data menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi:

• Total target Sekolah Rakyat: 93 gedung.
• Realisasi per 20 Mei 2026: 58‑59% (sekitar 54‑55 gedung).
• Jadwal operasional target: Juli 2026.
• Keterlambatan utama: pembayaran gaji, faktur pajak, kontrak yang melampaui jadwal.
• Kasus mogok di Banjarbaru: lebih dari 100 pekerja, aksi pada 23 Mei 2026.

Secara keseluruhan, krisis di Banjarbaru mencerminkan masalah yang lebih luas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat: koordinasi antar lembaga yang belum optimal, transparansi keuangan yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan akan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Sementara itu, keberanian individu seperti Rifki Hakim dan warisan budaya yang diusung oleh Cak Kartolo menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan rakyat tetap relevan dan mampu menginspirasi generasi baru.

Jika semua pihak—pemerintah, kontraktor, pekerja, dan komunitas—dapat menyelaraskan tujuan serta memperbaiki mekanisme pengawasan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi fondasi kuat bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Harapan tetap ada, asalkan langkah konkret diambil untuk menuntaskan proyek yang tertunda, membayar hak pekerja, dan memastikan bahwa setiap gedung yang dibangun dapat segera melayani anak-anak Indonesia yang membutuhkan.