Rahayu Saraswati Soroti Kasus Penjualan Bayi dan Pembangunan IKN
Blog Berita daikin-diid – 03 Agustus 2026 | Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menyampaikan beberapa sorotan penting terkait pembangunan di sana. Ia mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan IKN dan menyoroti tingginya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek tersebut.
Menurut Rahayu, penerapan TKDN tidak hanya terlihat pada pengadaan barang, tetapi juga melalui pelibatan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas pembangunan. Ia menilai penerapan TKDN menjadi salah satu aspek penting karena dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri nasional sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan pembangunan.
Selain itu, Rahayu juga menyampaikan harapan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) tetap mendapatkan ruang dalam pembangunan IKN. Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran strategis karena jumlahnya sangat besar dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Di luar isu pembangunan IKN, Rahayu juga menyampaikan perhatiannya terkait kasus penjualan bayi di Jambi. Ia meminta Polda Jambi mengusut tuntas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bayi 8 bulan yang dijual ayah kandungnya senilai Rp 20 juta. Rahayu menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban.
Anggota DPR RI lainnya, Rocky Candra, juga mengapresiasi langkah cepat Polda Jambi dan Polres Batanghari dalam menangani kasus dugaan penjualan bayi perempuan berinisial GEV (8 bulan). Ia meminta proses hukum terhadap kasus tersebut diusut hingga tuntas sesuai peraturan perundang-undangan.
Kasus penjualan bayi di Jambi menimbulkan kejanggalan karena ayah kandung bayi tersebut dilepas oleh Polda Jambi setelah sempat diamankan. Kuasa hukum ibu kandung bayi, Yogi, mempertanyakan langkah Polda Jambi yang belum menetapkan ayah kandung sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penanganan kasus penjualan bayi di Jambi dan pembangunan IKN menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga hukum dalam melindungi masyarakat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kasus penjualan bayi, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban. Sementara itu, dalam pembangunan IKN, penerapan TKDN dan pelibatan masyarakat lokal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri nasional dan pembangunan daerah.
Kesimpulan dari kasus-kasus tersebut adalah bahwa peran pemerintah dan lembaga hukum sangat penting dalam melindungi masyarakat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penanganan kasus penjualan bayi, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban. Sementara itu, dalam pembangunan IKN, penerapan TKDN dan pelibatan masyarakat lokal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri nasional dan pembangunan daerah.