Pemerintah Kaji Deregulasi PLTS, IESR Usulkan Langkah Percepat Target 100 GW

Blog Berita daikin-diid – 27 April 2026 | Jakarta, 27 April 2026 – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen ambisiusnya untuk menambah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam rentang waktu 2026 hingga 2028. Target tersebut menjadi bagian integral dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terbaru yang selaras dengan agenda Net Zero Emission (NZE) 2060. Dalam rangka memastikan pencapaian target, Institut Energi dan Sumber Daya (IESR) menyampaikan serangkaian rekomendasi kebijakan, termasuk deregulasi sektor PLTS, yang kini sedang dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Sahid Junaidi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang lebih fleksibel untuk mempercepat investasi dan pembangunan infrastruktur surya. “Kami memahami bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat kecepatan proyek, terutama di wilayah terpencil yang potensial,” ujarnya dalam konferensi pers di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 22-24 April 2026.

Baca juga:

Legia Warszawa Pantau Dony Tri Pamungkas, Talenta Bek Kiri Indonesia Siap Guncang Eropa

Rekomendasi IESR menekankan empat pilar utama: penyederhanaan izin lingkungan, pemberian insentif fiskal bagi investor swasta, harmonisasi tarif feed-in, serta pembentukan pasar listrik terintegrasi yang memungkinkan produsen surya menjual listrik secara langsung ke konsumen industri. Menurut IESR, langkah-langkah ini dapat mengurangi waktu perizinan dari rata-rata 24 bulan menjadi kurang dari 12 bulan, sekaligus menurunkan biaya proyek hingga 15 persen.

PLN Indonesia Power, sebagai anak perusahaan utama PLN yang mengelola proyek energi bersih, menyambut baik usulan deregulasi. Bernadus Sudarmanta, Direktur Utama PLN Indonesia Power, menegaskan kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan baru. “Kami sudah menyiapkan tim khusus untuk mempercepat proses pengembangan PLTS, termasuk kerjasama dengan perusahaan teknologi internasional dan pelatihan tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Berikut rangkuman utama rekomendasi IESR yang sedang dipertimbangkan pemerintah:

Baca juga:

Stabilitas Harga BBM Subsidi Hingga 2027: Bahlil Pastikan Tidak Ada Kenaikan Meski ICP Naik US$7 per Barel

• Penyederhanaan Izin Lingkungan: Memperkenalkan satu pintu layanan terpadu bagi izin AMDAL, UKL‑UPL, dan izin lokasi.
• Insentif Fiskal: Pemberian tax holiday selama 5 tahun dan pengurangan bea masuk untuk peralatan PV berstandar internasional.
• Tarif Feed-in yang Kompetitif: Penetapan tarif dasar yang menyesuaikan dengan biaya levelized (LCOE) terkini, serta mekanisme penyesuaian otomatis tiap tiga tahun.
• Pembentukan Pasar Listrik Terintegrasi: Memungkinkan produsen PLTS menjual listrik langsung ke industri melalui platform digital, mengurangi ketergantungan pada jaringan distribusi tradisional.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dalam ajang Solartech Indonesia 2026, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyoroti potensi daerahnya yang kaya akan sinar matahari, serta kesiapan pemerintah provinsi dalam menyediakan lahan strategis. Sementara itu, Baki Lee, Presiden Direktur GEM Indonesia, menambahkan bahwa inovasi teknologi, seperti panel surya bifacial dan sistem penyimpanan baterai skala besar, harus dipadukan dengan kebijakan yang mendukung.

Jika deregulasi berhasil diimplementasikan, para analis memperkirakan peningkatan kapasitas terpasang PLTS dapat mencapai rata-rata 30 GW per tahun, melampaui target 100 GW sebelum akhir 2028. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan instalasi PV, serta menurunkan emisi CO2 secara signifikan.

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pelonggaran regulasi dapat menurunkan standar lingkungan dan keselamatan. Oleh karena itu, IESR menekankan perlunya mekanisme monitoring dan audit independen untuk memastikan proyek tetap memenuhi standar internasional.

Baca juga:

Jadwal Sidang Chromebook Dipercepat, Tim Hukum Nadiem Protes Ketimpangan dan Sebut Kasus ‘Gaib’

Secara keseluruhan, kombinasi antara target ambisius pemerintah, dukungan korporasi seperti PLN Indonesia Power, serta rekomendasi strategis IESR menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengakselerasi transisi energi bersih di Indonesia. Jika kebijakan deregulasi dapat dijalankan secara terukur, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pasar surya terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan NZE 2060.