Pemerintah Dorong Fiskal Ketat, Bangun Sekolah Nasional, dan Rekonstruksi Program MBG di Tengah Protes Mahasiswa

Blog Berita daikin-diid – 13 Juni 2026 | Jakarta, 12 Juni 2026 – Pemerintah Indonesia mengukir langkah penting dalam rangka menyiapkan anggaran 2027 sekaligus meluncurkan inisiatif infrastruktur pendidikan dan penataan ulang program gizi nasional. Pada hari yang sama, mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi protes di Bundaran HI menyoroti kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi negara.

Rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan pemerintah menghasilkan persetujuan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2027. Salah satu poin utama adalah peningkatan rasio batas bawah pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 12,01 % hingga batas atas 12,40 %. Angka ini naik dari 11,82 % pada rancangan sebelumnya dan dianggap masih realistis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Keuangan menekankan peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance), perluasan basis pajak (tax base) melalui sistem Coretax, serta penyelarasan perpajakan dengan standar global dan ekonomi digital.

Baca juga:

Rencana Besar Bansos Tunai Rp5,4 Juta: Syarat, Verifikasi, dan Dampak Ekonomi

Selain target pendapatan, panitia defisit dan pembiayaan menyepakati defisit anggaran 2027 antara 1,80 % hingga 2,40 % dari PDB. Purbaya menegaskan pentingnya pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan, serta menekankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit di bawah tiga persen PDB dan utang publik di bawah 60 % PDB. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Keuangan Non‑Bank, serta Dana Cadangan Fiskal (SAL) juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang akan dibuka pada tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sekurang‑nya lima sekolah akan dimanfaatkan di balai‑balai Kemendikdasmen yang sudah ada, satu sekolah akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara, dan sembilan sekolah baru akan dibangun di daerah terpilih. Sekolah‑sekolah ini dirancang sebagai institusi unggulan tanpa asrama, dengan fasilitas modern untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Baca juga:

Indonesia Bergelora: Kemenangan Timnas, Kejutan Badminton, dan Tantangan Ekonomi di Tengah Sentimen ‘Sell Indonesia’

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi tantangan signifikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melebihi target awal 21.000 titik, mencapai 27.877 titik. Kelebihan 6.877 titik ini menimbulkan pemborosan anggaran hingga satu triliun rupiah per bulan, atau sekitar 12 triliun rupiah per tahun, akibat insentif Rp 6 juta per hari per dapur. Penataan ulang program MBG dijadwalkan selesai dalam satu bulan, dengan opsi penutupan SPPG yang berlebih dibahas lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Protes mahasiswa UI, yang dipelopori BEM UI dengan seruan “Indonesia Bangkrut”, menyoroti kekhawatiran atas kondisi ekonomi makro, inflasi, dan ketimpangan. Meskipun tidak ada data kuantitatif dalam laporan protes, aksi tersebut menambah tekanan politik bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal dan sosial berjalan selaras.

Baca juga:

Kunjungan Luar Negeri Prabowo ke Rusia dan Prancis Diuji Efisiensi, Pengamat Sebut Strategi Amankan Cadangan Energi Nasional

Berikut rangkuman utama kebijakan pemerintah yang disepakati:

• Rasio pendapatan negara: 12,01 % – 12,40 % PDB.
• Defisit anggaran 2027: 1,80 % – 2,40 % PDB.
• Target pertumbuhan ekonomi 2027: 5,8 % – 6,5 %.
• Pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi, termasuk satu di IKN.
• Penataan ulang program MBG, dengan kemungkinan penutupan SPPG berlebih.

Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal, mempercepat investasi melalui insentif terukur, serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan gizi. Tantangan tetap ada, terutama dalam mengendalikan pembengkakan program MBG dan merespons protes mahasiswa yang menuntut transparansi dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan semua kebijakan tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.