Menlu Iran Araghchi Gertak Eropa: Selat Hormuz Tak Akan Kembali dan Nuklir Iran Bukan Ancaman Militer
Blog Berita daikin-diid – 06 Mei 2026 | Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Abbas Araghchi, kembali menegaskan posisi Tehran dalam dua isu strategis yang menegangkan kawasan: pengelolaan Selat Hormuz dan program nuklir negara. Dalam pertemuan dengan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran pada 4 Mei 2026, Araghchi mengumumkan bahwa Iran sedang menyiapkan mekanisme baru untuk mengawasi lalulintas di Selat Hormuz, sebuah jalur vital yang menghubungkan Laut Persia dengan Samudra Hindia. Menurutnya, selat tersebut tidak akan kembali ke kondisi “sebelum perang” dan kapal yang dianggap bermusuhan tidak akan diizinkan melintas.
Penekanan Araghchi pada kontrol ketat selat itu muncul bersamaan dengan eskalasi militer di wilayah Teluk, di mana Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan rudal serta drone. Serangan terbaru menargetkan fasilitas energi di Uni Emirat Arab (UEA) dan menimbulkan kebakaran di zona industri minyak Fujairah. Pihak militer AS mengklaim berhasil menenggelamkan enam kapal kecil milik Iran, sementara Tehran menuturkan bahwa sistem pertahanan udara UEA berhasil men intercept 15 rudal dan empat pesawat nirawak.
Di samping ancaman militer, Araghchi juga menyoroti persepsi keliru Eropa terhadap program nuklir Iran. Ia menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis politik yang melibatkan program nuklir, dan memperingatkan negara-negara Barat, khususnya negara-negara Eropa, agar tidak memperburuk situasi dengan kebijakan yang “keliru”. Menurut Araghchi, Iran telah membuktikan kemampuan mempertahankan kedaulatan dan menolak setiap tekanan eksternal yang menganggap program nuklirnya sebagai ancaman militer. “Iran siap menghadapi skenario apa pun, tetapi tidak ada ruang bagi solusi militer dalam penyelesaian krisis politik,” ujar Araghchi dalam sebuah pernyataan di platform X.
Araghchi menambahkan bahwa Iran kini dipandang sebagai kekuatan regional yang signifikan, mampu menantang dua kekuatan nuklir sekaligus mengganggu rencana strategis Barat di kawasan. Ia menolak rencana “Project Freedom” yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bertujuan mengawal kapal dagang melalui Selat Hormuz dengan dukungan militer. Menurut Araghchi, proyek tersebut adalah “buntu” dan hanya memperparah ketegangan.
Kritik terhadap Eropa muncul dalam konteks bahwa sejumlah negara Uni Eropa masih memperkuat retorika sanksi dan menuntut transparansi total atas program nuklir Iran, padahal Tehran menilai hal itu sebagai intervensi politik. Araghchi menegaskan, “Negara-negara Eropa harus berhati-hati dalam mengartikan langkah Iran; kami tidak mengincar perlombaan senjata, melainkan keamanan dan kestabilan regional.” Ia menyoroti bahwa doktrin keamanan kawasan yang dulu berpusat pada pangkalan-pangkalan militer Amerika kini telah runtuh, dan kebijakan Barat harus menyesuaikan diri dengan realitas baru.
Sejumlah pihak internasional, termasuk Pakistan, telah berupaya memediasi gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat sejak pertengahan April 2026. Gencatan tersebut, yang awalnya diinisiasi melalui mediasi Islamabad, berhasil memperpanjang periode tidak ada tembakan, meskipun belum menghasilkan perjanjian damai yang permanen. Araghchi menekankan pentingnya gencatan senjata di Lebanon sebagai bagian dari upaya menurunkan ketegangan regional.
Situasi di Selat Hormuz tetap menjadi titik panas. Dengan ribuan juta barel minyak dunia melintasi selat setiap harinya, setiap gangguan dapat menimbulkan dampak ekonomi global yang signifikan. Iran mengklaim bahwa kontrol ketat atas selat tersebut adalah langkah defensif untuk mencegah intervensi militer lebih lanjut, sementara Amerika Serikat berargumen bahwa kebebasan navigasi merupakan hak internasional yang harus dijaga.
Dalam beberapa pernyataan terakhir, Araghchi menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan menurunkan posisi strategisnya. Ia mengingatkan bahwa segala upaya memperbesar eskalasi dapat berujung pada konflik yang lebih luas, melibatkan bukan hanya negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga sekutu‑sekutu Barat. “Kami mengajak semua pihak untuk kembali ke jalur diplomasi, menghindari penggunaan kekuatan militer, dan mencari solusi politik yang berkelanjutan,” tutup Araghchi.
Dengan tekanan yang terus meningkat, Iran tampaknya bertekad memperkuat posisi tawar politiknya melalui kombinasi kontrol wilayah strategis dan penegasan kebijakan nuklir yang independen, sambil menantang kebijakan Barat yang dianggapnya tidak adil.