KPK Ungkap Skandal Korupsi Besar: Silmy Karim dan Jutaan Rupiah ‘Jatah’ Izin Tinggal WNA

Blog Berita daikin-diid – 05 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. Salah satu tersangka utama adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silsilah Karim, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK menelusuri aliran dana mencurigakan yang terdeteksi pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut mencatat adanya 96 rekening bank yang terlibat, dengan total aliran dana mencapai Rp366,7 miliar selama tahun 2019-2025. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp9,7 miliar (3%) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai gaji dan tunjangan pegawai. Sisanya, sebesar Rp357 miliar (97%), diduga bersumber dari pemohon layanan keimigrasian, termasuk visa, paspor, tenaga kerja asing, dan izin tinggal.

Baca juga:

Koreksi Tajam IHSG Juni 2026: Dividen, Capital Gain, dan Gerakan Saham Terkini Mengguncang Pasar

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa sejumlah pegawai di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian secara sistematis menambahkan biaya ekstra pada setiap pengurusan izin tinggal. Biaya tambahan tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan rekening khusus, termasuk rekening milik office boy dan cleaning service, yang berfungsi sebagai perantara atau nominee. Dalam periode 2022-2026, KPK memperkirakan bahwa total uang yang masuk secara langsung maupun melalui perantara mencapai setidaknya Rp145,5 miliar.

Silmy Karim, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, diduga memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengekstrak “jatah” uang dari setiap pengurusan izin tinggal. Jatah tersebut kemudian dibagikan secara rutin setiap hari Jumat, dengan Silmy Karim menerima sekitar Rp100 juta per minggu. Modus operandi ini melibatkan penggunaan kode khusus dalam transaksi, seperti “malaikat”, “vokalis”, “gitaris”, “backing vocal”, dan “koreografer”, yang masing‑masing mengindikasikan jenis pembayaran tertentu.

Selain Silmy Karim, KPK juga menahan tujuh pejabat lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini, antara lain:

Baca juga:

IHSG Hari Ini Menguat Tipis ke 6.039, Saham Unggulan Berfluktuasi di Tengah Pasar Hijau

• Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025, Saffar Muhammad Godam
• Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Jaya Saputra
• Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji
• Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo
• Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non‑TPI Jakarta Barat 2025-2026, Ronald Arman Abdullah

Penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti, termasuk kesaksian saksi, dokumen keuangan, serta rekaman percakapan yang mengonfirmasi perintah dan penerimaan uang. KPK menegaskan bahwa praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.

Modus penyaluran dana juga melibatkan pendirian perusahaan towing yang berfungsi sebagai kedok untuk menyamarkan penerimaan uang hasil pemerasan. Beberapa aset, termasuk rumah, dibeli menggunakan kepingan emas yang diperdagangkan dengan uang hasil korupsi. Penggunaan aset berupa emas menambah lapisan kerumitan dalam proses pelacakan aliran dana.

Kasus ini muncul sebagai tindak lanjut dari penyelidikan kasus RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing) di Kementerian Ketenagakerjaan, yang mengungkap adanya praktik serupa di sektor ketenagakerjaan. KPK menilai bahwa adanya pola korupsi lintas kementerian menandakan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan layanan publik yang melibatkan warga negara asing.

Baca juga:

Ratusan WNA Tertangkap di Markas Judi Online Hayam Wuruk, Jakarta Barat: 321 Dijemput ke Imigrasi

Seluruh tersangka kini berada dalam tahanan KPK dan akan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. KPK menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan transparan dan akuntabel, serta menyerukan kepada masyarakat untuk terus mengawasi penegakan hukum terhadap kasus korupsi tingkat tinggi.

Kasus Silmy Karim menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan jabatan publik dapat berujung pada kerugian negara yang sangat besar. Penetapan tersangka diharapkan menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak mengulangi pola korupsi serupa, serta menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan internal di kementerian terkait.