Kontroversi Netanyahu: Dari Ancaman Penangkapan di PBB hingga Protes Pemukiman Kembali Gaza

Blog Berita daikin-diid – 20 Juli 2026 | Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang tengah mempersiapkan kampanye pemilu Oktober 2026, kembali menjadi sorotan internasional setelah Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengumumkan kemungkinan menahan Netanyahu bila ia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di September. Pernyataan Mamdani, yang menyebut Netanyahu sebagai “penjahat perang” dan mengacu pada surat perintah penangkapan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), memicu reaksi keras dari kantor Netanyahu. Dalam sebuah unggahan resmi di X pada 19 Juli 2026, kantor tersebut menegaskan bahwa Mamdani sebaiknya fokus pada masalah kota New York daripada menyerang pemimpin Israel, serta menolak legitimasi ICC dengan menilai bahwa badan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara AS maupun Israel.

Kontroversi ini muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan domestik terhadap Netanyahu. Pada 20 Juli 2026, ribuan warga Israel, termasuk sejumlah menteri kabinet, turun ke jalan di Tel Aviv menuntut pembangunan kembali pemukiman Yahudi di Gaza yang hancur akibat perang. Demonstran menembus zona militer tertutup di perbatasan Gaza, menyoroti tiga bekas pemukiman—Eli Sinai, Dugit, dan Nisanit—sebagai target utama. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, bersama sekitar 28 anggota parlemen koalisi Netanyahu, secara terbuka mendukung agenda pemukiman kembali, menegaskan tekad pemerintah untuk memungkinkan warga Israel kembali tinggal di wilayah Gaza.

Baca juga:

Misteri Claude: Dari Legenda NHL yang Tragis hingga AI Termahal di Dunia Teknologi

Sementara itu, survei yang dirilis oleh Channel 12 pada 18 Juli 2026 mengungkapkan bahwa 23 persen warga Israel siap meninggalkan negara mereka bila Netanyahu terpilih kembali sebagai PM. Berikut rangkuman hasil survei:

• 23% siap pindah ke luar negeri.
• 75% (6 per 8) menolak untuk pindah dan mendukung kembali kepemimpinan Netanyahu.
• 9% masih ragu mengenai keputusan mereka.

Survei tersebut menyoroti perpecahan opini publik di tengah dugaan korupsi yang menimpa Netanyahu serta tuduhan kejahatan perang yang diajukan ICC sejak operasi militer Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023. Meski ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, kantor Netanyahu menolak keabsahannya dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sah menurut hukum internasional.

Ancaman penangkapan yang diusulkan Mamdani menambah dimensi baru pada hubungan Israel dengan lembaga internasional. Mamdani mengklaim telah berkonsultasi dengan tim hukum Pemerintah Kota New York untuk menilai kewenangan seorang wali kota dalam mengarahkan kepolisian kota menahan pemimpin asing. Ia menyatakan, “Apa pun yang diizinkan hukum bagi saya lakukan di New York City, itulah yang akan kami lakukan.” Pemerintah New York belum memberikan komentar resmi, namun pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang batasan yuridis kota dalam konteks hukum internasional.

Baca juga:

Denmark vs DR Congo: Duel Tanpa Gol di Liège Menjadi Barometer Persiapan Piala Dunia 2026

Di sisi lain, rencana internasional untuk rekonstruksi Gaza melalui inisiatif Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh mantan Presiden AS Donald Trump mengalami kemunduran. Alih-alih membangun kembali infrastruktur, BoP kini hanya menyiapkan “kabin portabel” di zona penyangga dekat Rafah, dengan dukungan pasukan keamanan internasional terbatas. Kegagalan implementasi rencana ini diperkirakan akan berlanjut hingga pemilu Israel pada 27 Oktober, yang berpotensi menggulingkan koalisi sayap kanan Netanyahu.

Ketegangan internal dan eksternal ini menciptakan lanskap politik yang semakin kompleks bagi Netanyahu. Di dalam negeri, dukungan keras dari partai Likud dan elemen sayap kanan memberi Netanyahu keunggulan dalam koalisi, namun protes massal serta data survei menunjukkan adanya kelelahan publik. Di arena internasional, tantangan dari ICC, serta ancaman penangkapan di New York, menambah beban diplomatik yang harus dihadapi pemerintah Israel.

Menjelang pemilu, dinamika ini kemungkinan akan memengaruhi kampanye Netanyahu. Jika ia berhasil menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi dan menolak intervensi eksternal, ia dapat memperkuat narasi kedaulatan nasional. Namun, tekanan publik untuk rekonstruksi Gaza dan kepedulian terhadap potensi emigrasi warga Israel dapat menjadi batu sandungan bila tidak ditangani secara efektif. Semua faktor ini menandai fase kritis dalam karier politik Netanyahu, sekaligus mencerminkan pergolakan yang lebih luas di Timur Tengah dan hubungan internasional.

Baca juga:

Bart Verbruggen Bersinar di Panggung World Cup 2026: Peran Kunci dalam Drama Penalty Shootout Belanda

Secara keseluruhan, situasi saat ini menegaskan bahwa kepemimpinan Netanyahu berada di persimpangan antara tuntutan domestik untuk pemukiman kembali, tekanan internasional terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter, dan ancaman penangkapan simbolis yang dapat mengubah persepsi dunia tentang kedaulatan Israel.