Drama Politik Filipina: Impeachment Sara Duterte, Suara DPR, dan Panggilan Kepada Lulusan PMA

Blog Berita daikin-diid – 17 Mei 2026 | Sejumlah tokoh publik yang sekaligus menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menandai sikap tegas terhadap Vice President Sara Duterte dengan memberikan suara “Ya” pada mosi pemakzulan yang sedang dipertimbangkan. Di antara mereka, nama-nama terkenal dari dunia hiburan yang kini memegang jabatan politik muncul, seperti Richard Gomez (Dapil Leyte IV), Arjo Atayde (DKI Jakarta 1), Lani Mercado (Cavite II), serta putra-putra Sara Duterte, Jolo Revilla (Cavite I) dan Bryan Revilla (Partai Agimat). Dukungan juga datang dari mantan pemain PBA dan anggota DPR Ketiga DKI Jakarta, Franz Pumaren, serta Rep. Ryan Recto (Batangas VI), putra aktris Vilma Santos‑Recto.

Daftar lengkap anggota DPR yang mencatatkan suara “Ya” meliputi:

Baca juga:

Habiburokhman Ungkap Fenomena ‘Inflasi Pengamat’ dan Bahaya Propaganda Hitam di Tengah Polemik Anggaran

• Yedda Marie Mendoza‑Romualdez (Tingog Party‑list)
• Roman Romulo (Pasig, suami mantan pembawa acara TV Shalani Soledad)
• Brian Poe (putra mantan Senator Grace Poe)
• Julio Ledesma IV (Negros Occidental I, suami aktris Assunta de Rossi)
• Jefferson Khonghun (Zambales I, mantan pacar aktris Aiko Melendez)
• PM Vargas (DKI Jakarta V, saudara aktor Alfred Vargas)
• Rachel Arenas (Pangasinan III, mantan ketua MTRCB)

Sementara itu, suara “Tidak” dicatat oleh Rachel del Mar (Cebu I, mantan pembawa acara TV), Kiko Barzaga (Cavite IV), dan Leandro Leviste (Batangas I, putra Senator Loren Legarda). Mantan Presiden Gloria Macapagal‑Arroyo dan Rep. Ronald Singson (Ilocos Sur I) memilih untuk absen.

Langkah pemakzulan ini berlangsung di tengah sorotan politik yang lebih luas, termasuk seruan Vice President Sara Duterte kepada lulusan baru Akademi Militer Filipina (PMA) pada 16 Mei 2026. Dalam sebuah pesan video, Duterte menekankan pentingnya menegakkan kedaulatan negara, mengajak para perwira muda untuk menjadi teladan integritas, keberanian, dan dedikasi kepada bangsa. Ia menyoroti bahwa perjalanan mereka melalui akademi adalah proses disiplin, pengorbanan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, serta mengingatkan agar mereka tidak gentar menghadapi tantangan terberat demi melindungi kepentingan setiap warga Filipina.

Baca juga:

DPR Tekankan: PPPK Tak Boleh Diberhentikan, Tito Karnavian Ungkap 39 Daerah Gagal Bayar Gaji

Sama halnya, Senator Ronald “Bato” dela Rosa, tokoh politik yang kini menjadi sasaran Perintah Penangkapan Internasional dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama perang melawan narkoba pada masa pemerintahan ayah Sara Duterte, menambah ketegangan. Dela Rosa berhasil menghindari penangkapan dalam sebuah insiden tembakan di dalam gedung Senat, yang kemudian memicu spekulasi apakah insiden tersebut direncanakan untuk memfasilitasi pelariannya. Kejadian ini menyoroti perpecahan antara blok pemerintahan Marcos yang berkuasa dan aliansi politik yang mendukung keluarga Duterte.

Ketegangan politik ini tidak hanya terbatas pada arena legislatif. Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. juga menyampaikan pesan kepada lulusan PMA untuk mengesampingkan politik partisan dan menegaskan bahwa loyalitas utama mereka harus kepada negara, bukan kepada individu manapun. Pernyataan ini mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menstabilkan institusi militer di tengah dinamika politik yang memanas.

Baca juga:

Kejatuhan Status Tersangka dan Gugat Praperadilan Arinal: Dinamika Prosedural di Lampung Mengguncang Sistem Hukum

Secara keseluruhan, serangkaian peristiwa ini menandai fase kritis dalam lanskap politik Filipina. Suara DPR yang mendukung pemakzulan Sara Duterte menunjukkan adanya keretakan dalam aliansi politik tradisional, sementara seruan kepemimpinan militer menegaskan kebutuhan akan stabilitas dan integritas nasional. Di sisi lain, kasus Bato dela Rosa menyoroti tantangan hukum internasional yang dihadapi oleh pejabat tinggi Filipina, serta potensi dampaknya terhadap hubungan antar lembaga pemerintah.

Dengan tekanan internal yang meningkat dan sorotan internasional yang semakin tajam, masa depan kepemimpinan Sara Duterte serta arah kebijakan keamanan dan keadilan di Filipina masih menjadi pertaruhan utama bagi semua pihak yang terlibat.