Budiman Sudjatmiko Tegaskan Pemerintah Terbuka Dikritik Usai Diskusi Ricuh di UGM, Sejarah Aktivisme Kembali Mengemuka

Blog Berita daikin-diid – 17 Juni 2026 | Jakarta, 16 Juni 2026 – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiday Sudjatmiko, menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka menerima kritik setelah forum dialog yang diadakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) berakhir dengan kericuhan pada malam Senin, 15 Juni 2026. Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Budiman hadir untuk menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan, agraria, dan pertanian.

Acara yang dijadwalkan berlangsung selama sekitar satu jam terhenti setelah 50 menit ketika sebagian mahasiswa mulai melontarkan seruan keras dan memprotes kehadiran pejabat pemerintah. Salah satu kelompok massa menggeruduk panggung, memaksa Budiman dan rekan-rekannya keluar dari gedung. Dalam rekaman video yang beredar, Budiman menyampaikan bahwa meskipun situasi menjadi tidak kondusif, ia tetap siap melanjutkan dialog bila ada undangan kembali.

Baca juga:

IHSG Anjlok 3,46%: Rumor Ekspor, Kebijakan Suku Bunga, dan Saham Pilihan yang Tetap Menguat

“Kami tidak akan surut. Pemerintah tetap harus menjelaskan, mendengarkan, dan bersedia dikritik,” ujar Budiman dalam keterangan video yang dirilis pada Selasa, 16 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa, menegaskan bahwa para pengkritik tidak boleh mengalami ancaman keselamatan.

Pernyataan ini muncul bersamaan dengan laporan lain yang menegaskan Budiman berada dalam kondisi aman setelah insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Budiman menegaskan bahwa forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka, di mana mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan langsung mengenai riwayatnya sebagai aktivis demonstran, sikapnya terhadap perbedaan pendapat, dan kebijakan pemerintah saat ini. “Saya tidak pernah mengusir orang berbeda pendapat, seberbeda apapun pendapat itu saya tetap terbuka untuk ruang dialog dan berdebat,” tegasnya.

Kericuhan di UGM tidak terjadi secara terisolasi. Beberapa hari sebelumnya, pada 12 Juni 2026, mahasiswa lintas organisasi di Semarang melontarkan kritik tajam kepada Budiman dalam forum “Indonesia Emas atau Cemas?”. Aksi tersebut menandai peningkatan ketegangan yang berlanjut hingga peristiwa di Yogyakarta. Sejumlah spanduk yang terpasang menampilkan slogan seperti “UGM Menolak Pengkhianat Reformasi” dan “UGM Menolak Penjilat Rezim”, mencerminkan sentimen keras terhadap mantan aktivis yang kini memegang posisi pemerintahan.

Baca juga:

Remaja Bawa Celurit Tantang Pengendara, Polisi Amankan Lima Sosok di Margorejo Tempel

Sejarah panjang Budiman Sudjatmiko sebagai tokoh perlawanan memberikan konteks tambahan bagi dinamika ini. Pada Mei 1998, ia menjadi salah satu pusat gerakan mahasiswa yang menggulingkan rezim Orde Baru, kemudian dipenjara karena aksi-aksi kritiknya. Keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana seorang aktivis dapat mempertahankan integritasnya saat berada di dalam sistem.

Di tengah kericuhan, Budiman menegaskan kembali tujuan utama forum: menjelaskan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan sektor pertanian, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menilai kebijakan secara langsung. “Kami hadir untuk dialog, bukan untuk menghindar dari pertanyaan sulit,” ujar Budiman.

Selain isu dialog, Budiman juga mengungkapkan pesan Presiden Prabowo terkait alat pelacak yang dipasang pada mobil Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh menggunakan alat tersebut untuk mengintimidasi atau mengancam para kritikus. Pesan ini menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan antara pemerintah, lembaga kampus, dan gerakan mahasiswa.

Baca juga:

Rencana Besar Bansos Tunai Rp5,4 Juta: Syarat, Verifikasi, dan Dampak Ekonomi

Para analis politik menilai bahwa kejadian di UGM mencerminkan tantangan besar dalam mengelola dialog publik di era digital, di mana informasi cepat tersebar dan tekanan massa dapat memicu situasi tidak terkendali. Sementara itu, pemerintah berupaya menegaskan bahwa kebijakan dialog terbuka tetap menjadi prioritas, meski harus menghadapi tantangan keamanan dan kebebasan berekspresi.

Kesimpulannya, peristiwa ricuh di UGM menegaskan kembali dilema antara aspirasi mahasiswa yang menuntut akuntabilitas dan upaya pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konstruktif. Budiman Sudjatmiko, yang memiliki latar belakang aktivisme kuat, berusaha menjembatani kesenjangan tersebut dengan menegaskan kesiapan pemerintah untuk mendengarkan dan menerima kritik, sambil menegakkan keamanan dan ketertiban dalam forum publik. Ke depan, keberlanjutan dialog ini akan menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi Indonesia.