DPR Tekankan: PPPK Tak Boleh Diberhentikan, Tito Karnavian Ungkap 39 Daerah Gagal Bayar Gaji

Blog Berita daikin-diid – 09 Juni 2026 | Komisi II DPR RI kembali menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan oleh pemerintah daerah. Pernyataan tersebut muncul dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Rini Widyantini pada Senin, 8 Juni 2026. Keputusan ini menjadi salah satu kesimpulan utama rapat, menanggapi kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja PPPK akibat keterbatasan anggaran daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa sebanyak 39 pemerintah daerah (pemda) belum mampu membayar gaji PPPK karena porsi belanja pegawai melebihi batas maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah‑daerah tersebut, antara lain Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, dan Sigi, melaporkan rasio belanja pegawai masing‑masing mencapai 56,65 persen, 53,1 persen, dan 60 persen. Kondisi ini menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan, terutama di wilayah yang PAD‑nya masih lemah.

Baca juga:

Dasco Ungkap Fokus Ekonomi Prabowo: Pertemuan Luhut, Chatib Basri, dan Dampaknya pada IHSG

Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Tito menekankan perlunya penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan dana. Ia juga mengingatkan bahwa Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, yang akan mulai diberlakukan secara penuh pada 5 Januari 2027. Sebelum itu, masa transisi diperpanjang satu tahun untuk memberi ruang bagi daerah menyesuaikan kebijakan.

Berbagai solusi strategis disampaikan untuk mengatasi kendala fiskal dan memastikan kelangsungan PPPK:

Baca juga:

Suzuki Satria Pro 2026 Lebih Garang: Fitur Premium dan Performa Naik Kelas!

• Menahan rekrutmen tenaga honorer baru serta tidak melakukan pemberhentian PPPK yang sudah diangkat.
• Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pemungutan pajak, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
• Memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sambil menunda atau mengurangi kegiatan yang tidak esensial seperti perjalanan dinas berlebih atau acara seremonial.
• Melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran daerah untuk mengidentifikasi pos‑pos yang dapat dipangkas atau di‑efisiensikan.
• Koordinasi intensif antara Kemenkeu, MenPAN‑RB, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyesuaikan persentase belanja pegawai dalam rangka menghindari pelanggaran UU HKPD.

Selain itu, Menteri mencontohkan keberhasilan beberapa daerah dalam meningkatkan PAD, seperti Kota Pekanbaru yang berhasil meningkatkan PAD dari Rp800 miliar menjadi lebih dari Rp1 triliun melalui kemudahan perizinan, serta Kabupaten Banyuwangi yang mengintegrasikan pajak restoran dan hotel secara langsung ke kas daerah. Contoh-contoh tersebut dijadikan model bagi daerah lain yang masih berjuang mengatur belanja pegawai.

Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperpanjang masa transisi batas maksimal belanja pegawai hingga 2028, tanpa mengubah prinsip bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen APBD. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi daerah yang masih berada di atas ambang batas untuk menata kembali struktur pengeluarannya.

Baca juga:

Jadwal Maghrib Jakarta 26 Juni 2026: Tepat Waktu di Tengah Dinamika Kota

Dengan dukungan DPR, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk tidak memberhentikan PPPK demi menjaga stabilitas tenaga kerja dan menghindari keresahan di kalangan pegawai. Upaya bersama antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan solusi berkelanjutan, mengoptimalkan PAD, serta menyeimbangkan antara kebutuhan layanan publik dan keterbatasan fiskal.

Secara keseluruhan, dinamika PPPK pada tahun 2026 menandai titik kritis dalam reformasi birokrasi Indonesia. Penegakan larangan pemberhentian PPPK, penyesuaian kebijakan belanja pegawai, serta peningkatan PAD menjadi pilar utama dalam menjaga kesejahteraan pegawai negeri sekaligus memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.