Strategi Penguatan Badan Intelijen Strategis dan Kontra Intelijen Nasional di Tengah Ancaman Geopolitik

Blog Berita daikin-diid – 17 April 2026 | Jakarta, 17 April 2026 – Dalam rangka menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ancaman asimetris yang kian kompleks, para pakar dan pengamat intelijen Indonesia menekankan urgensi pembentukan serta penguatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan fungsi kontra intelijen nasional. Seminar “Tata Kelola Intelijen dalam Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetris” yang digelar oleh Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia, menjadi ajang diskusi intensif antara akademisi, praktisi militer, dan pengamat kebijakan.

Dr. Stanislaus Riyanta, dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional (PKN) UI, menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki badan kontra intelijen terintegrasi untuk mencegah infiltrasi dan operasi asing. Ia menjelaskan bahwa fungsi kontra intelijen saat ini masih tersebar di beberapa lembaga, seperti Deputi Kontra Intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN) dan unit serupa di BAIS TNI, namun belum terkoordinasi dalam satu struktur khusus. “Membangun suatu badan kontra intelijen sangat penting untuk mencegah ancaman-ancaman,” ujar Riyanta, menambahkan bahwa langkah paling realistis adalah memperkuat sistem pengamanan melalui integrasi lembaga.

Baca juga:

Vivo T5 Pro 5G Siap Menggebrak Pasar: Baterai Monster 9.020 mAh dalam Desain Tipis, Harga dan Spesifikasi Terbaru

Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman B. Ponto, menekankan aspek hukum dalam operasi intelijen. Ia menegaskan bahwa intelijen bukan subjek hukum melainkan alat yang dipakai oleh organisasi yang memiliki status hukum. “Intelijen adalah alat dari badan hukum. Undang‑Undang mengikat orang dan organisasi, bukan alat,” jelas Ponto, menekankan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pimpinan organisasi intelijen, bukan pada teknologi atau prosedur yang dipakai.

Pengamat intelijen Ridwan Habib menyoroti pentingnya integrasi lintas lembaga melalui konsep joint intelligence. Ia mengingatkan bahwa arus data internasional yang melintasi jaringan kabel Indonesia mencapai sekitar 858 terabyte, menciptakan celah potensial bagi pihak asing. “Kita membutuhkan pusat data intelijen terpadu yang mampu menyatukan informasi, menghindari tumpang tindih kerja, dan memberikan laporan terstruktur kepada Presiden,” kata Habib. Menurutnya, sistem terintegrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap ancaman non‑konvensional.

Dosen FISIP UI, Broto Wardoyo, menambahkan bahwa budaya organisasi yang terlalu hierarkis dapat menghambat efektivitas intelintel. Ia mengajak semua pihak untuk memandang joint intelligence sebagai satu sistem besar, bukan sekadar kerja sama sektoral. Menurut Wardoyo, perubahan paradigma ini memerlukan reformasi internal, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan adaptasi teknologi modern.

Baca juga:

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Stabil Hingga Akhir 2026

Seminar tersebut juga membahas tantangan operasional di wilayah strategis, seperti Bali, yang menjadi sasaran aktivitas intelijen asing. Riyanta mencontohkan bahwa kerentanan sistem keamanan domestik menjadi celah utama bagi pihak luar. Ia menekankan bahwa selain memperkuat fungsi kontra intelijen, Indonesia harus meningkatkan kapasitas deteksi dan pencegahan dini, termasuk melalui pelatihan khusus bagi aparat keamanan dan kolaborasi dengan lembaga akademik.

Berbagai pihak sepakat bahwa pengawasan publik menjadi komponen krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga intelijen. Ponto menekankan pentingnya kontrol dari badan legislatif dan lembaga pengawas independen, sementara Riyanta menyoroti perlunya transparansi terbatas yang tetap melindungi rahasia negara. Kedua perspektif ini menegaskan bahwa legitimasi badan intelijen bergantung pada akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Dengan latar belakang dinamika global yang semakin rumit, para ahli menilai bahwa Indonesia harus segera merumuskan kebijakan strategis yang menyatukan BIN, BAIS, dan unit kontra intelijen lainnya dalam satu kerangka kerja terpadu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi operasional, memperkuat pertahanan siber, serta menyiapkan mekanisme respons cepat terhadap ancaman luar negeri.

Baca juga:

Rusia Gencarkan Rencana Pembangkit Nuklir di Bulan, Sementara Indonesia Perkuat Kerjasama Energi dengan Moscow

Kesimpulannya, penguatan Badan Intelijen Strategis dan fungsi kontra intelijen nasional merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era digital. Integrasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas deteksi, serta pengawasan publik yang efektif menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem intelijen yang responsif, transparan, dan berdaya tahan tinggi.