Komisi XI DPR Bentak BI: Rupiah Terlemah Sejarah, Kelas Menengah Terancam, dan Tekanan IHSG Meningkat

Blog Berita daikin-diid – 19 Mei 2026 | Jakarta, Senin 18 Mei 2026 – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja mendadak dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, setelah nilai tukar rupiah jatuh ke level terendah dalam sejarah, mencapai sekitar Rp17.600 per dolar AS. Penurunan tajam ini tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama kelas menengah dan sektor UMKM.

Rapat yang dilaksanakan di kompleks DPR Senayan dipimpin oleh Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun. Dalam forum tersebut, anggota-anggota komisi melontarkan serangkaian kritik tajam terhadap kebijakan dan langkah Bank Indonesia. Salah satu suara paling keras datang dari Primus Yustisio, anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Primus menyoroti bahwa pelemahan rupiah tidak terbatas pada dolar AS, melainkan juga mencakup mata uang Singapura, Australia, Ringgit Malaysia, Riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong, dan euro. “Faktanya, rupiah melemah terhadap semua mata uang utama. Ini menunjukkan hilangnya trust publik terhadap Bank Indonesia,” ujarnya.

Baca juga:

BMRI di Tengah Gelombang Penjualan Investor Asing: Apakah IHSG Siap Menembus 14.000?

Selain menuding krisis kepercayaan, Primus juga menyinggung anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun hampir 20 persen sejak awal 2026. Ia menambahkan bahwa meski konflik geopolitik, khususnya perang antara Iran dan Amerika Serikat yang pecah pada 28 Februari 2026, menyebabkan volatilitas pasar global, negara-negara lain sudah mulai pulih sementara Indonesia masih terpuruk.

Primus bahkan mengusulkan langkah “gentleman” berupa pengunduran diri Perry Warjiyo, menyamakan tindakan tersebut dengan contoh pengunduran diri pejabat di Korea atau Jepang. “Jika Anda tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, tidak ada salahnya mundur,” tegasnya, sambil mengutip sebuah hadits yang menekankan pentingnya menempatkan orang yang ahli pada posisi strategis.

Anggota Komisi XI lainnya juga menambahkan kekhawatiran. Muhidin M Said dari Fraksi Golkar menekankan bahwa perang Iran‑AS memperumit upaya stabilisasi nilai tukar. Ia menyoroti lonjakan kurs yang baru saja melampaui Rp17.590 menjadi Rp17.600, serta dampaknya pada kelas menengah yang mulai tergerus oleh kenaikan harga impor, biaya produksi, serta tekanan pangan dan energi.

Baca juga:

Infinix HOT 70 Resmi Diluncurkan di Indonesia: Desain Dinamis, Performa Helio G100, dan Kampanye “Find Your Color”

Harris Turino dari Fraksi PDIP menanggapi pernyataan resmi Bank Indonesia yang menyatakan rupiah masih “relatif stabil” bila dibandingkan dengan negara lain. “Masyarakat merasakan langsung kenaikan harga impor, beban industri naik, dan tekanan pada sektor pangan serta energi semakin berat,” ujar Harris, menuntut penjelasan konkret mengenai kebijakan yang telah diambil namun belum membuahkan hasil.

Data internal Komisi XI menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2026, nilai tukar rupiah melemah lebih dari 12 persen terhadap dolar AS, sementara IHSG mengalami penurunan 20 persen. Kelas menengah, yang sebelumnya menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi domestik, kini menghadapi penurunan daya beli yang signifikan. Analisis ekonomi internal memperkirakan bahwa jika tren ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 berisiko turun di bawah 5 persen, mengancam target pertumbuhan nasional sebesar 5,5 persen.

Bank Indonesia dalam presentasinya menegaskan bahwa kebijakan moneter tetap akomodatif, dengan suku bunga acuan berada pada 5,75 persen. Namun, anggota komisi menilai respons tersebut belum cukup cepat untuk menghentikan depresiasi rupiah. Mereka meminta BI memperkuat cadangan devisa, meningkatkan intervensi pasar terbuka, serta memperketat pengawasan terhadap spekulasi mata uang asing.

Baca juga:

Presiden Prabowo Geliat di Parlemen: Dari Duel Tinju Santai hingga Kebijakan Ekspor dan Ekonomi Pancasila

Dalam penutup rapat, Perry Warjiyo menanggapi kritik dengan menegaskan komitmen BI untuk menstabilkan nilai tukar melalui kebijakan yang terkoordinasi dengan pemerintah. “Kami terus memantau pergerakan pasar dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi stabilitas moneter,” katanya tanpa mengomentari usulan pengunduran diri.

Rapat tersebut menandai intensifikasi pengawasan legislatif terhadap kebijakan moneter, sekaligus menyoroti tekanan ekonomi yang meluas ke lapisan menengah. Ke depan, langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bank Indonesia akan menjadi sorotan utama, terutama dalam upaya memulihkan kepercayaan publik dan menahan laju depresiasi rupiah.