Mogok Kerja: Dari Samsung Hingga Marsinah, Sejarah Perjuangan Buruh Indonesia Menggema Kembali

Blog Berita daikin-diid – 17 Mei 2026 | Fenomena mogok kerja kembali menjadi sorotan utama di Indonesia dan dunia setelah serangkaian aksi yang melibatkan perusahaan multinasional hingga simbol perjuangan buruh nasional. Di satu sisi, karyawan Samsung Korea Selatan menggelar aksi mogok kerja yang diperkirakan menimbulkan kerugian mencapai ratusan triliun won. Di sisi lain, kembali dikenang perjuangan Marsinah, tokoh buruh legendaris Indonesia, yang kini dijadikan simbol kebanggaan nasional melalui peresmian Museum Marsinah di Nganjuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di Samsung, serangkaian tuntutan terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang dianggap tidak adil memicu karyawan menggelar aksi mogok kerja massal. Meskipun detail lengkap mengenai kronologi aksi tidak dapat diakses karena perlindungan keamanan situs, laporan menyebutkan bahwa perusahaan menghadapi kerugian signifikan yang dapat mencapai ratusan triliun won. Dampak ekonomi ini menggugah perhatian pemerintah Korea Selatan dan menambah tekanan pada manajemen Samsung untuk meninjau kembali kebijakan ketenagakerjaan mereka.

Baca juga:

Jakarta Tetap Ibu Kota Konstitusional: Keppres Jadi Kunci Pemindahan ke IKN Nusantara

Sementara itu, di Indonesia, nama Marsinah kembali menancap kuat dalam ingatan publik setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Nganjuk, pada 16 Mei 2026. Upacara yang dihadiri ribuan buruh, pejabat pemerintah, serta tokoh serikat pekerja menandai pengakuan resmi atas jasa-jasanya. Pemerintah sekaligus mengukuhkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, menjadikannya satu-satunya perempuan buruh yang memperoleh gelar tersebut.

Berikut rangkuman singkat perjalanan hidup dan perjuangan Marsinah yang menjadi latar belakang pentingnya peresmian tersebut:

• Latar Belakang: Lahir pada 10 April 1969 di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah tumbuh dalam keluarga petani sederhana. Sejak kecil ia membantu menjual gabah dan jagung untuk membantu ekonomi keluarga.
• Pendidikan: Menyelesaikan SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk pada 1987 dengan prestasi akademik tinggi. Meskipun memiliki cita‑cita menjadi sarjana hukum, keterbatasan ekonomi memaksanya merantau ke Surabaya untuk mencari pekerjaan.
• Karier Buruh: Bekerja di pabrik sepatu sebelum akhirnya bergabung dengan PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, pada tahun 1990. Di sana, Marsinah dikenal vokal memperjuangkan hak‑hak pekerja, terutama upah dan kesejahteraan pekerja perempuan.
• Aksi Mogok Kerja 1993: Pada Mei 1993, Marsinah memimpin aksi mogok kerja bersama ratusan rekan buruh menuntut 12 poin utama, antara lain kenaikan upah harian, tunjangan hari raya (THR), hak cuti hamil, dan layanan kesehatan layak.
• Tragisnya: Setelah aksi, Marsinah menghilang pada 5 Mei 1993 dan ditemukan tewas empat hari kemudian. Kasus pembunuhannya menjadi simbol pelanggaran HAM pada era Orde Baru.

Pengesahan gelar Pahlawan Nasional dan peresmian museum tidak hanya sekadar penghormatan simbolik, melainkan juga upaya memperkuat narasi perjuangan buruh Indonesia di era modern. Museum tersebut menampilkan barang-barang pribadi Marsinah, seperti pakaian asli, tas, serta kliping koran yang mencatat peristiwa pembunuhan dan proses peradilan. Selain itu, rumah singgah yang dibangun bersamaan berfungsi sebagai tempat istirahat bagi pekerja migran dan buruh yang berjuang di daerah lain.

Baca juga:

SGD: Dari Denda Mangga Hingga Aplikasi Menabung Dollar, Bagaimana Singapura dan Indonesia Mengelola Mata Uang dan Aturannya?

Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, pembangunan museum dibiayai sepenuhnya oleh koperasi buruh dengan total anggaran hampir Rp3,8 miliar, tanpa menggunakan dana negara. KSPSI mencatat total aset koperasi buruh mencapai Rp2,1 triliun, menegaskan kekuatan ekonomi kolektif buruh Indonesia.

Perbandingan antara aksi mogok kerja Samsung dan sejarah mogok kerja Marsinah menyoroti persamaan utama: tuntutan keadilan, upah layak, dan hak asasi pekerja. Walaupun konteks geografis dan industri berbeda, keduanya menggambarkan dinamika hubungan industrial yang masih dipenuhi tantangan. Di satu sisi, perusahaan multinasional menghadapi tekanan global untuk menyesuaikan standar kerja; di sisi lain, pekerja Indonesia masih berjuang mengatasi warisan praktik represif masa lalu.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggapi aksi mogok kerja semakin menekankan dialog tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Langkah konkret termasuk pembentukan forum koordinasi nasional untuk meninjau kebijakan upah minimum, perlindungan hak berserikat, serta peningkatan akses kesehatan kerja. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi seperti kasus Marsinah sekaligus menurunkan risiko kerugian ekonomi seperti yang dialami Samsung.

Baca juga:

Prabowo Soroti Ketegangan Timur Tengah, Ajak ASEAN Percepat Infrastruktur Energi Bersih di BIMP‑EAGA

Secara keseluruhan, peristiwa mogok kerja baik di tingkat internasional maupun nasional menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam dunia kerja. Penghormatan terhadap pahlawan buruh seperti Marsinah menjadi pengingat bahwa perjuangan hak pekerja bukan sekadar catatan sejarah, melainkan landasan bagi kebijakan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pelajaran dari masa lalu dan menanggapi tantangan kontemporer, Indonesia berpotensi menjadi contoh negara yang menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi.