Anggaran Laundry Rp450 Juta Pemprov Kaltim Diuji: Operasional Gedung, Bukan Pakaian Pribadi Gubernur

Blog Berita daikin-diid – 08 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik setelah anggaran pencucian pakaian dan perlengkapan operasional mencapai Rp450 juta per tahun. Anggaran yang tertera dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) menimbulkan pertanyaan di media sosial, terutama karena labelnya “belanja jasa pencucian kepala daerah” yang mudah disalahtafsirkan sebagai biaya pribadi Gubernur Rudy Mas’ud. Penjelasan resmi dari pihak terkait dan keterangan penyedia jasa laundry mengungkapkan fakta yang lebih kompleks.

Enny, pemilik Alwan Laundry, mengonfirmasi bahwa kerja sama dengan Pemprov Kaltim telah berlangsung sejak masa Penjabat Gubernur. Koordinasi dilakukan melalui Biro Umum Setda Kaltim, dan layanan yang diberikan lebih banyak berfokus pada kebutuhan logistik operasional kegiatan resmi, bukan pada pakaian pribadi pejabat. “Kami menangani taplak meja, sarung kursi, karpet, gorden, bed cover, hingga sprei yang dipakai dalam acara resmi,” ujar Enny pada Jumat, 7 Mei 2026.

Baca juga:

Borneo FC Gagal Juara Meski Menang 7-1 atas Malut United: Drama Head-to-Head dan Harapan Masa Depan

Karena agenda pemerintah kerap berlangsung beruntun, layanan laundry harus beroperasi secara ekspres. Sistem pengerjaan bervariasi antara tiga hingga enam jam, namun pada malam hari prosesnya dapat meluas hingga pukul 01.00 atau bahkan 03.00 dini hari. Pengantaran barang juga sering dilakukan di luar jam kerja normal demi mengejar jadwal agenda gubernur. “Ekspres itu macam‑macam, ada yang tiga jam, ada yang enam jam. Kalau sudah lewat malam, tentu berbeda lagi,” tambah Enny.

Plt. Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan kembali bahwa istilah “belanja pakaian kepala daerah” hanyalah nomenklatur dalam sistem anggaran. Anggaran Rp450 juta mencakup pembersihan fasilitas di enam gedung besar milik pemerintah, termasuk kamar transit VIP, guest house, dan ruang pertemuan. “Bukan hanya pakaian, tapi juga laundry karpet, gorden, bed cover, sprei, hingga taplak dan penutup kursi jamuan,” jelasnya. Ia menambahkan, kebijakan ini muncul karena efisiensi: kegiatan kedinasan, keagamaan, dan organisasi masyarakat kini dipusatkan di gedung pemerintah, bukan di hotel.

Data yang diungkapkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2026 memperlihatkan bahwa satu minggu pada akhir Maret 2026 tercatat tagihan sebesar Rp20.984.550. Jika dihitung secara tahunan, total anggaran mencapai Rp450 juta. Angka ini setara dengan biaya satu unit motor matic baru per minggu atau satu mobil SUV menengah per tahun, yang menambah rasa curiga publik.

Baca juga:

Otorita IKN Tegaskan Proyek Superhub Ekonomi Nusantara Tak Akan Mangkrak, Meski Jakarta Masih Ibu Kota

Sejumlah media sosial menyoroti perbedaan harga satuan layanan laundry yang jauh di atas standar pasar. Sebagai contoh, satu sempak (kain batik) dilaporkan seharga Rp15.000, sedangkan kemeja mencapai Rp100.000, meski semua menggunakan layanan ekspres. Kritik ini memicu perdebatan mengenai transparansi penggunaan dana APBD.

Pemprov Kaltim menanggapi kritik dengan berjanji memperbaiki deskripsi anggaran pada tahun anggaran berikutnya agar lebih jelas dan tidak menimbulkan persepsi keliru. Selain itu, pihak Biro Umum menegaskan bahwa semua kegiatan pencucian bersifat mendukung operasional resmi, termasuk persiapan acara kenegaraan, pertemuan internasional, dan upacara keagamaan yang memerlukan perlengkapan bersih dalam waktu singkat.

Kasus ini juga berbarengan dengan kontroversi lain yang melibatkan Gubernur Rudy Mas’ud, seperti pengadaan mobil tamu seharga Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang sempat disebut mencapai Rp25 miliar. Meskipun beberapa keputusan tersebut kemudian diklarifikasi atau dibatalkan, pola sorotan publik terhadap pengeluaran pemerintah provinsi tetap kuat.

Baca juga:

Kontroversi Sertifikat AI dan Gangguan Server, SPMB Balikpapan 2026 Dijaga Transparansi

Secara keseluruhan, anggaran laundry sebesar Rp450 juta tampaknya mencerminkan kebutuhan operasional yang kompleks dan jadwal yang padat di lingkungan gubernur. Namun, penggunaan istilah dalam dokumen anggaran dan harga layanan yang tinggi tetap menjadi titik kritis yang harus diatasi melalui transparansi lebih lanjut dan standar harga yang wajar.

Dengan mengoptimalkan deskripsi anggaran serta menetapkan regulasi harga layanan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meredam persepsi negatif dan memastikan penggunaan dana publik yang akuntabel serta mendukung kelancaran layanan operasional pemerintah.