Ribka Haluk Tekankan Keselarasan Kebijakan Pusat‑Daerah sebagai Kunci Sukses PSN Pantura Jawa

Blog Berita daikin-diid – 07 Mei 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kembali menjadi sorotan publik setelah menerima penghargaan kategori Public Sector pada ajang CNN Leading Women Awards 2026. Dalam sambutan singkatnya, Ribka menegaskan pentingnya peran aktif perempuan dalam semua sektor, sekaligus menyoroti bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program pembangunan nasional, termasuk Program Sejahtera Nasional (PSN) Pantura Jawa.

Ribka mengingatkan bahwa keberhasilan PSN Pantura Jawa tidak lepas dari koordinasi yang mulus antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat provinsi serta kabupaten. “Tanpa adanya keselarasan kebijakan, program yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai utara Jawa akan terhambat,” ujarnya dalam wawancara di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026.

Baca juga:

Wamendagri Bima Arya Serukan Generasi Muda Siapkan Diri, Indonesia Menuju Negara Maju

Penghargaan yang diraihnya sekaligus menjadi momentum bagi Ribka untuk menekankan dua hal penting: pertama, pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan; kedua, kebutuhan akan kerangka kerja yang terintegrasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal. “Kita butuh perempuan yang tidak hanya aktif di rumah, tetapi juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik,” tambahnya, menyinggung peran perempuan dalam sektor agribisnis, energi terbarukan, dan penanggulangan bencana yang menjadi fokus PSN Pantura Jawa.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan hal serupa dalam Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Balikpapan, 5 Mei 2026. Bima menekankan bahwa tantangan global seperti fluktuasi harga energi, inflasi, dan perubahan iklim menuntut respons yang terkoordinasi antara pusat dan daerah. “Sinergi bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan kolaborasi strategis yang menghasilkan kebijakan adaptif dan eksekusi yang cepat,” katanya.

Kedua pejabat menyoroti bahwa PSN Pantura Jawa, yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menurunkan tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir, memerlukan dukungan lintas sektor. Berikut poin‑poin utama yang menjadi landasan keberhasilan program tersebut:

• Keselarasan Kebijakan: Rencana aksi pusat tentang infrastruktur, perikanan berkelanjutan, dan energi terbarukan harus selaras dengan rencana pembangunan daerah yang menyesuaikan kondisi geografis dan potensi ekonomi setempat.
• Pemberdayaan Perempuan: Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek meningkatkan efektivitas program, karena perempuan sering menjadi penentu utama dalam pengelolaan sumber daya rumah tangga dan komunitas.
• Kolaborasi Sektoral: Penggabungan upaya kementerian pertanian, perhubungan, dan energi dengan pemerintah provinsi serta lembaga swadaya masyarakat mempercepat pencapaian target.
• Penguatan Kapasitas Daerah: Pelatihan teknis bagi kepala daerah, bupati, dan wali kota dalam mengelola dana dan memantau pelaksanaan program menjadi kunci mengatasi hambatan birokrasi.

Ribka Haluk menambahkan bahwa keberhasilan PSN Pantura Jawa dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia. “Jika kita berhasil menyatukan visi dan aksi di Pantura Jawa, maka konsep ini dapat direplikasi di daerah lain, termasuk di luar Pulau Jawa,” ujarnya dengan keyakinan.

Selain menyoroti pentingnya kebijakan terintegrasi, Ribka juga menekankan nilai simbolik dari penghargaan yang diterimanya. Ia menyatakan rasa terkejut sekaligus bangga, karena selama ini fokusnya adalah pada tugas operasional, bukan pada pencapaian penghargaan. “Penghargaan ini adalah pengakuan atas kerja keras tim, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.

Bima Arya menutup diskusinya dengan menegaskan bahwa pemerintah harus terus mengembangkan konsep statecraft—kemampuan pemimpin untuk berpikir strategis, melaksanakan kebijakan dengan integritas, dan beradaptasi terhadap dinamika global. Ia mencontohkan bahwa kepala daerah yang memiliki kompetensi tersebut akan lebih mampu mengoptimalkan program PSN Pantura Jawa, mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, serta mengendalikan inflasi di wilayah pesisir.

Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan oleh kedua wakil menteri menegaskan satu hal: keberhasilan program pembangunan berskala nasional, seperti PSN Pantura Jawa, sangat bergantung pada sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif semua elemen masyarakat, termasuk perempuan. Dengan kerangka kerja yang terintegrasi, Indonesia Emas dapat tercapai melalui peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke.