PT Indobuildco Gugat Eksekusi Hotel Sultan: Tuduhan Pelanggaran Hukum dan Ancaman Ribuan Pekerja

Blog Berita daikin-diid – 29 Mei 2026 | Jakarta, 28 Mei 2026 – Dua hari setelah pemerintah mengumumkan rencana eksekusi pengosongan Hotel Sultan pada 18 Juni 2026, PT Indobuildco yang dikelola oleh konglomerat Pontjo Sutowo melontarkan pernyataan keras menolak keputusan tersebut. Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa eksekusi itu dapat menimbulkan serangkaian dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradilan Indonesia.

Menurut Hamdan, eksekusi yang direncanakan tidak hanya melanggar prosedur peradilan, melainkan juga menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa eksekusi tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya uang jaminan yang setara dengan nilai objek yang dititipkan oleh pemohon. “Tidak ada jaminan uang yang disetorkan, sehingga eksekusi secara otomatis melanggar SEMA,” tegasnya.

Baca juga:

Como 1907 Catat Sejarah, Kalahkan Verona 1-0 dan Amankan Tiket ke Kompetisi Eropa

Hamdan menguraikan tiga masalah utama yang dapat muncul jika eksekusi tetap dijalankan:

• Kepastian hukum dan keadilan: Eksekusi tanpa dasar kepemilikan sah dapat menjadi preseden negatif bagi sistem peradilan. Pemerintah belum secara resmi mengidentifikasi pemilik sah atas lahan dan bangunan Hotel Sultan.
• Dampak sosial: Pengosongan hotel akan menghentikan aktivitas bisnis yang melibatkan ribuan karyawan, tenant, dan vendor. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan kembali pekerjaan atau kompensasi.
• Pengaruh terhadap iklim investasi: Tindakan ini dipandang sebagai upaya merampas aset milik swasta, yang dapat menurunkan kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) tetap menegaskan bahwa eksekusi tersebut merupakan tahap final dalam rangka mengubah lahan Hotel Sultan menjadi ruang terbuka hijau terintegrasi transportasi publik. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menyatakan bahwa kawasan eks‑Hotel Sultan akan dijadikan area hijau yang lebih luas, terhubung langsung dengan jaringan transportasi massal seperti MRT dalam kerangka Transit Oriented Development (TOD).

Kharis Sucipto, kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK, menambahkan bahwa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan telah dikirimkan kepada PT Indobuildco pada 19 Mei 2026, memberikan jeda hampir satu bulan bagi pihak pengelola untuk mengosongkan lahan secara sukarela. “Proses hukum penyelamatan aset negara telah sampai pada ujungnya,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Baca juga:

Subuh: Dari Ibadah Akbar di Cilegon hingga Kontroversi Polisi dan Jogging Wali Haji di Mekah

Pontjo Sutowo, pemilik PT Indobuildco, melalui pernyataannya menolak keras rencana tersebut, mengingat potensi kerugian ekonomi yang dapat menimpa ribuan pekerja serta dampak negatif pada iklim investasi nasional. Ia menyoroti bahwa Hotel Sultan telah menjadi pusat ekonomi mikro di kawasan GBK, menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta mendukung jaringan bisnis tenant dan vendor.

Pemerintah berargumen bahwa pengalihan lahan menjadi ruang terbuka hijau akan memberikan manfaat publik yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas lingkungan dan akses transportasi. Namun, kritik dari PT Indobuildco menekankan pentingnya prosedur hukum yang transparan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta pemilik sah.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, mengingat implikasinya terhadap prinsip rule of law, perlindungan tenaga kerja, dan iklim investasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi, namun PT Indobuildco tetap membuka peluang negosiasi dan kemungkinan alternatif penyelesaian yang tidak melanggar hukum.

Baca juga:

Harga Buyback Emas Antam Hari Selasa, 28 April 2026: Turun 52 Ribu, Simulasi Pajak & Keuntungan

Sejauh ini, belum ada keputusan akhir dari Mahkamah Agung atau lembaga pengawas lainnya. Masyarakat dan kalangan bisnis menantikan perkembangan selanjutnya, terutama terkait apakah pemerintah akan meninjau kembali prosedur eksekusi atau tetap melanjutkan rencana konversi lahan menjadi ruang hijau.

Dengan ketegangan yang terus meningkat, langkah selanjutnya akan menjadi penentu arah hubungan antara negara, sektor swasta, dan kepentingan publik dalam proyek pembangunan kawasan strategis seperti Gelora Bung Karno.