Pembubaran Ibadah GMS Bantul Picu Kontroversi, Wamen HAM dan Kemenag Desak Penegakan Hukum

Blog Berita daikin-diid – 28 Mei 2026 | Pada Minggu 24 Mei 2026, ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Padukuhan Glugo, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dihentikan secara paksa oleh sekelompok warga dan ormas yang menolak keberadaan gereja tersebut. Insiden ini memicu kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, organisasi keagamaan, dan aparat keamanan.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian tersebut dan menuntut aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku provokasi. Ia menekankan bahwa pembubaran ibadah paksa merupakan pelanggaran hak konstitusional atas kebebasan beragama. “Kementerian HAM mendesak agar negara tidak membiarkan tindakan intimidasi atau pembubaran sepihak terhadap kegiatan keagamaan,” ujar Mugiyanto dalam pernyataan kepada media pada 28 Mei 2026.

Baca juga:

IHSG Turun Tajam, Namun Fundamental Emiten Tetap Kuat, Kata Dirut BEI

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menyampaikan kecaman serupa. Menurutnya, setiap permasalahan terkait rumah ibadah seharusnya diselesaikan melalui dialog dan pendekatan persuasif, bukan melalui aksi kekerasan. Ia menegaskan dukungan penuh Kemenag terhadap penegakan hukum terhadap aksi anarkisme yang terjadi.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga mengeluarkan pernyataan keras. Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, menyebut peristiwa tersebut mencederai semangat toleransi yang dijamin konstitusi. “Kami menolak segala bentuk intimidasi terhadap umat beragama dan menuntut aparat hukum menindak pelaku secara tegas,” katanya dalam video yang dipublikasikan pada 27 Mei 2026.

Pihak kepolisian melalui Polres Bantul serta Polda DIY telah memulai penyelidikan. Kombes Pol Ihsan, Kabid Humas Polda DIY, menyatakan bahwa penyidik sedang mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Jika bukti awal cukup, kasus akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Ia menegaskan situasi di lokasi kondusif dan mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.

Baca juga:

Skorsing Bertahun-Tahun Mengancam André Onaka: Konflik dengan Samuel Eto’o dan Masa Depan di Trabzonspor

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa bangunan gereja tidak dapat dipergunakan untuk ibadah sementara waktu. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah belum dapat menyediakan tempat ibadah alternatif bagi jemaat GMS. Namun, sebagai solusi sementara, jemaat GMS dipindahkan ke Pakuwon Mall untuk melaksanakan ibadah hingga proses perizinan selesai.

Humas GMS Pusat, Josiah Michael, mengonfirmasi bahwa gereja sedang melengkapi administrasi yang diperlukan untuk memperoleh izin operasional kembali. Ia menyatakan kesiapan gereja untuk memenuhi seluruh dokumen yang diminta dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, Kesbangpol, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kasus ini juga menyoroti regulasi terkait pendirian rumah ibadah. Kedua kementerian, Agama dan Dalam Negeri, telah mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam penetapan izin. Pihak berwenang menekankan pentingnya mematuhi peraturan tersebut untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Baca juga:

Pertarungan Sengit Avispa vs Sanfrecce: Duel yang Menentukan Nasib J1 League 2026

Para ahli hukum berpendapat bahwa tindakan pembubaran paksa tanpa keputusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku. Mereka mengingatkan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama, sementara peraturan perundang‑undangan menegaskan mekanisme izin yang harus diikuti semua pihak.

Sejumlah saksi mata melaporkan bahwa sekelompok orang tak dikenal menghujani gereja dengan teriakan dan ancaman sebelum memaksa jemaat keluar. Beberapa korban melaporkan kerusakan ringan pada properti sewa gereja. Hingga kini, belum ada identitas jelas dari pelaku, namun polisi terus melakukan penyelidikan dan meminta masyarakat yang memiliki informasi untuk melapor.

Kesimpulannya, insiden pembubaran ibadah GMS Bantul menimbulkan kegelisahan tentang toleransi beragama di Yogyakarta. Respon cepat dari Kementerian HAM, Kementerian Agama, PGI, serta aparat keamanan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan kebebasan beragama. Proses perizinan yang sedang dijalankan GMS diharapkan dapat selesai sehingga jemaat dapat kembali beribadah di tempat yang layak tanpa ancaman.