Drama Honor Film Ratu Sofya: Somasi ke Orang Tua, Penolakan Promosi, dan Benturan Keluarga dengan HAS Pictures
Blog Berita daikin-diid – 23 Mei 2026 | Jakarta, 23 Mei 2026 – Konflik yang melibatkan aktris muda Ratu Sofya (nama asli Safira Ratu Sofya) kembali menjadi sorotan publik setelah rumah produksi HAS Pictures melayangkan somasi resmi kepada sang aktris. Perselisihan bermula dari penolakan Ratu Sofya untuk berpartisipasi dalam rangkaian promosi film horror berjudul Dosa Penebusan atau Pengampunan, yang sekaligus memicu tuduhan mengenai pengelolaan honor dan keterlibatan orang tua dalam keuangan sang artis.
Menurut pernyataan produser film, Reza Aditya, Ratu Sofya tidak hadir pada beberapa agenda promosi penting. “Ketidakhadiran pemeran utama dalam proses promosi sangat merugikan kami, mengingat film ini dijadwalkan rilis pada 11 Juni 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan. Reza menambahkan bahwa keputusan Ratu Sofya dipicu oleh rasa tidak nyaman terhadap materi film, khususnya adegan intim yang disebutnya berpotensi mengganggu citra sang aktris.
Ratu Sofya sendiri pernah mengungkapkan dalam sebuah podcast yang menjadi viral bahwa ia menolak adegan 17+ karena tidak disediakan body double. Pernyataan itu memicu perdebatan luas di media sosial, dengan pihak produksi menegaskan bahwa body double telah disiapkan sejak awal dan seluruh detail adegan telah dijelaskan kepada keluarga.
Di balik perseteruan profesional, muncul isu keuangan keluarga. Ibunda Ratu Sofya, Intan Masthura, mengonfirmasi bahwa seluruh honor yang diterima Ratu Sofya selama kariernya disalurkan ke rekening ayahnya. “Honor yang ditandatangani oleh ayah, otomatis NPWP dan rekeningnya sama dengan ayah,” ujar Intan dalam sebuah video di kanal YouTube Reyben Entertainment. Ia menegaskan pola ini bukan hanya berlaku pada Ratu Sofya, melainkan juga pada saudara‑saudara lainnya yang terlibat di industri hiburan.
Ketegangan memuncak ketika Ratu Sofya, melalui kuasa hukum, menuntut orang tuanya untuk menyerahkan semua honor yang selama ini dikelola oleh mereka. Somasi tersebut menimbulkan keprihatinan publik, terutama karena Intan Masthura secara emosional mengungkapkan keinginannya agar putrinya kembali ke rumah setelah dua tahun menghilang. “Pintu rumah selalu terbuka 24 jam untuk Ratu, mau Ratu jadi bangkai pun, tinggal tulang belulang, tetap anak mama,” tangisnya dalam wawancara di Instagram.
Intan juga menambahkan bahwa keluarganya telah berkorban sejak masa kecil Ratu, termasuk migrasi dari Aceh demi mendukung impian sang anak menjadi bintang. Ia menegaskan bahwa keputusan Ratu Sofya mengambil peran dalam film tersebut bukan karena dipaksa, melainkan karena cerita film dianggap memiliki pesan moral yang baik. “Kami menonton preview, cerita bagus, jadi kami izinkan,” jelasnya.
Berikut rangkuman kronologis utama yang terjadi:
- Januari 2026 – Ratu Sofya mengungkap di media sosial bahwa ia menanggung biaya hidup keluarga sejak kecil.
- 21 Mei 2026 – Produser Reza Aditya menyatakan bahwa orang tua Ratu Sofya disomasi oleh kuasa hukum sang aktris terkait honor film.
- 23 Mei 2026 – Intan Masthura membuka suara di YouTube, menjelaskan alur pembayaran honor dan menegaskan bahwa seluruh pendapatan masuk ke rekening ayah.
- 23 Mei 2026 – HAS Pictures resmi melayangkan somasi kepada Ratu Sofya karena penolakan promosi.
Para pengamat industri film menilai bahwa konflik ini mencerminkan masalah struktural dalam pengelolaan honor artis Indonesia, khususnya bagi yang masih bergantung pada orang tua sebagai manajer keuangan. Sementara itu, netizen terbagi antara yang mendukung hak Ratu Sofya untuk menolak adegan yang dianggap tidak pantas, dan yang mengkritik sikapnya yang dianggap mengabaikan tanggung jawab profesional.
Kesimpulannya, perseteruan antara Ratu Sofya, keluarganya, dan HAS Pictures menyoroti tiga dimensi penting: hak artis atas kebebasan kreatif, transparansi pengelolaan honor, dan dinamika keluarga dalam dunia hiburan. Dengan film Dosa Penebusan atau Pengampunan yang dijadwalkan rilis dalam waktu singkat, perkembangan selanjutnya akan menjadi indikator bagaimana industri mengatasi konflik serupa di masa depan.