Reformasi Besar Guru: Lalu Hadrian Irfani Desak Prabowo Hapus PPPK, Satukan Semua ke CPNS

Blog Berita daikin-diid – 05 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi total pada tata kelola guru nasional. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Lalu menegaskan bahwa sistem “cluster” guru yang meliputi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) harus dihapus dan seluruh tenaga pendidik dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut Lalu, keberadaan multi‑skema dalam pengangkatan guru selama ini menimbulkan masalah struktural yang mengganggu pemerataan dan keadilan. “Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem cluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” ujarnya kepada wartawan.

Baca juga:

IHSG Anjlok 3,46%: Rumor Ekspor, Kebijakan Suku Bunga, dan Saham Pilihan yang Tetap Menguat

Beberapa poin krusial yang disorot oleh Lalu antara lain:

• Diskriminasi status: Guru yang dipekerjakan melalui PPPK atau P3K PW sering kali mendapatkan gaji yang lebih rendah, tunjangan yang tidak merata, dan akses terbatas ke jenjang karier dibandingkan rekan‑rekannya yang berstatus PNS.
• Ketidakpastian pembayaran: Banyak daerah melaporkan keterlambatan gaji guru PPPK, yang berdampak pada motivasi mengajar dan kualitas pendidikan.
• Duplikasi regulasi: Keberadaan tiga skema kepegawaian menimbulkan tumpang tindih kebijakan, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak efektif.

Lalu menambahkan bahwa reformasi harus dimulai dengan pencabutan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu serta penghentian semua rekrutmen melalui skema tersebut. Ia menekankan bahwa kontrol penuh atas tata kelola guru harus berada di tangan pemerintah pusat agar distribusi formasi dan pembinaan karier dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka mengefektifkan transisi, Lalu mengusulkan beberapa langkah konkret:

Baca juga:

Gaji Ke-13 2026: Jadwal, Penerima, dan Dampaknya pada ASN Nasional

1. Menghentikan semua proses rekrutmen PPPK dan P3K PW secara langsung.
2. Mengintegrasikan guru yang telah berada di bawah skema PPPK ke dalam jalur CPNS dengan penyesuaian masa kerja dan hak pensiun yang proporsional.
3. Menyusun formasi guru CPNS berdasarkan kebutuhan riil tiap daerah, dengan memperhatikan tingkat kekurangan guru, tingkat penduduk, dan prioritas mata pelajaran.
4. Menguatkan mekanisme sinkronisasi pembayaran gaji antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem informasi keuangan terpadu.

Pengamat pendidikan menilai bahwa usulan Lalu dapat menjadi titik balik bagi sistem pendidikan Indonesia. “Jika berhasil, satu jalur CPNS akan menyederhanakan proses rekrutmen, meningkatkan transparansi, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh tenaga pendidik,” kata Dr. Siti Marlina, pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Namun, tantangan implementasinya tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran tambahan untuk menampung peningkatan beban keuangan akibat konversi PPPK ke PNS. Selain itu, penyesuaian regulasi harus diselaraskan dengan undang‑undang kepegawaian yang berlaku, sehingga proses legislasi membutuhkan waktu dan konsensus politik yang luas.

Presiden Prabowo Subianto belum memberikan respons resmi hingga saat penulisan artikel ini. Namun, dalam beberapa pertemuan internal, Presiden dikabarkan meninjau kembali kebijakan kepegawaian sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi yang lebih luas.

Baca juga:

Gaji ke-13 2026: 3,25 Juta Penerima, Rp 39 Miliar di Karangasem, dan 99% Penyaluran Tepat Waktu

Jika usulan Lalu diadopsi, dampak positif yang diharapkan meliputi peningkatan kesejahteraan guru, pengurangan kesenjangan antar wilayah, serta peningkatan mutu pendidikan nasional. Sebagai fondasi generasi penerus, guru membutuhkan sistem yang adil, stabil, dan terintegrasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi fokus utama Komisi X DPR, yang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum. Masyarakat luas dan serikat guru pun diharapkan memberikan dukungan konstruktif demi tercapainya tujuan bersama.