Polisi Badung Minta Maaf: Dugaan Pungli Tilang WNA di Bali Pecah, Rp 500 Ribu Dibayar Paksa!

Blog Berita daikin-diid – 02 Mei 2026 | Sejumlah video beredar luas di media sosial pada akhir pekan lalu memperlihatkan seorang turis asing (WNA) yang tampak dipaksa membayar uang tunai sebesar Rp 500 ribu kepada petugas kepolisian setempat setelah dinyatakan melanggar aturan lalu lintas di kawasan wisata Bali. Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu perbincangan hangat tentang dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses tilang, terutama melibatkan warga negara asing yang tengah menikmati liburan.

Menurut saksi mata yang berada di lokasi, turis tersebut mengendarai sepeda motor listrik dan diduga melanggar batas kecepatan di salah satu jalan utama kawasan Kuta. Petugas polisi yang berada di pos lalu lintas menahan kendaraan, kemudian meminta sejumlah uang tambahan sebagai “biaya administrasi” sebelum menyerahkan surat tilang resmi. Turis tersebut, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tampak kebingungan dan akhirnya menyerahkan uang sesuai permintaan setelah dipaksa menunjukkan kartu identitas.

Baca juga:

Polresta Denpasar Bongkar Markas Penipuan: Puluhan WNA Disekap di Guest House Kuta, Dijemput Imigrasi

Menanggapi kejadian tersebut, Komisaris Besar Polres Badung, Kombes Pol. I Made Suwandi, mengadakan konferensi pers pada hari Senin, 30 April 2024. Dalam sambutannya, beliau mengakui bahwa ada oknum petugas yang terlibat dalam praktik tidak resmi tersebut dan secara terbuka meminta maaf kepada warga asing serta masyarakat umum. “Kami tidak tolerir tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Saya pribadi menyesal atas peristiwa ini dan sudah memerintahkan pembentukan tim investigasi internal untuk mengusut tuntas,” ujar Suwandi.

Reaksi publik pun menggelora. Netizen di berbagai platform media sosial menilai kasus ini sebagai contoh nyata lemahnya pengawasan internal kepolisian, sekaligus menyoroti potensi kerusakan citra pariwisata Bali yang sangat mengandalkan kunjungan turis internasional. Beberapa organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia mengingatkan pentingnya perlindungan hak turis asing serta menuntut transparansi penuh dalam proses penyelidikan.

Baca juga:

Cuaca Sejuk dan Hujan Ringan Melanda Bandung, Bali, dan DIY Hari Ini: Persiapan Wajib untuk Warga

Pihak kepolisian Badung mengungkapkan bahwa tim investigasi telah mengidentifikasi beberapa petugas yang terlibat dan sedang dalam proses penetapan sanksi administratif hingga hukuman disiplin. Selain itu, mereka berjanji akan memperketat prosedur penegakan hukum lalu lintas dengan mengedepankan penggunaan sistem digital yang dapat meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengendara, sehingga peluang terjadinya pungli dapat diminimalisir.

Kasus ini muncul di tengah meningkatnya laporan serupa di berbagai daerah Indonesia, di mana praktik pungutan tambahan di luar tarif resmi kerap menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terbaru yang mewajibkan setiap proses tilang tercatat secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem pembayaran resmi, guna meningkatkan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pelatihan petugas dan pengawasan lapangan yang konsisten.

Baca juga:

DPR Desak Hentikan Sementara Reklamasi Pulau Serangan demi Lindungi Ekosistem dan Masyarakat Lokal

Secara keseluruhan, insiden pungli tilang WNA di Bali menegaskan pentingnya reformasi internal dalam institusi kepolisian serta penegakan hukum yang adil tanpa memandang status kewarganegaraan. Masyarakat dan pelaku industri pariwisata berharap agar langkah-langkah korektif yang dijanjikan dapat segera diwujudkan, sehingga kepercayaan turis internasional tetap terjaga dan Bali dapat terus menjadi destinasi pilihan tanpa bayang‑bayang korupsi.